Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Pemuda Peduli Penyiaran (KPPI) ikut menyoroti munculnya bakal calon presiden Ganjar Pranowo di tayangan azan yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta. Koordinator KPPI Syamil menilai tayangan tersebut membawa unsur politik identitas.
"Apabila dilihat secara kontekstual, tayangan tersebut bisa dinilai sarat akan kepentingan politik dan bermuatan unsur politik identitas. Politik identitas merupakan alat politik yang digunakan untuk melakukan perlawanan atau juga digunakan sebagai alat untuk menunjukan jati diri kelompok-kelompok tersebut," ujar Syamil, Kamis (21/9).
Dia menyatakan, secara kontekstual, tayangan tersebut merupakan upaya Ganjar menunjukkan jati dirinya melalui pencitraan media sebagai seorang yang taat ibadah.
Baca juga: Gagasan Ganjar Soal Mempersiapkan SDM yang Berkualitas tidak Merendahkan Profesi Apa Pun
Menurut Syamil, meskipun penyiaran tayangan adzan tersebut tidak memuat unsur kampanye, tetapi tayangan adzan yang ditayangkan setiap maghrib itu akan sangat menguntungkan Ganjar dalam branding diri.
Dia menilai tindakan lembaga penyiaran yang menayangkan Ganjar Pranowo dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena fakta bahwa menyiarkan Ganjar. yang merupakan salah satu bakal calon presiden. dalam tayangan azan, akan menguntungkan Ganjar beserta partai pengusungnya.
Sebelumnya, Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo sudah menjawab soal polemik iklan azan di televisi yang menampilkan dirinya. Ganjar menyatakan dirinya tidak pernah punya catatan menggunakan politik identitas.
Baca juga: Begini Respons Najwa Shihab Soal Pernyataan Viral Ganjar Terkait Profesi Jurnalis
“Sudah saya sampaikan, saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini dan kita melakukan hal yang biasa dan kemudian semuanya menilai hasil akhirnya,” kata Ganjar pada acara Bacapres Bicara Gagasan di Youtube Mata Najwa, Selasa (19/9).
Ganjar menyebut banyak identitas yang melekat padanya. Bukan hanya agama, Ia juga menunjukkan identitas hobi dan lainnya.
“Saya akan menunjukkan diri saya sendiri, saya menunjukkan saya suka lari, saya menunjukkan apa saya berkomunikasi dengan masyarakat, saya menunjukkan sikap-sikap yang lebih jelas. Sekali lagi saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas, boleh dicek,” kata dia.
Terkait tayangan azan di TV, Ganjar mengaku hanya ditawarkan pihak TV untuk membuat program dan ia sudah mengingatkan jangan masuk ranah kampanye. Ia menyebut bisa jadi TV punya kepentingan tertentu terkait hal tersebut.
“MNC punya tim kreatif, kemudian mengajak saya dan saya pastikan dia punya kepentingan yang lain, apakah untuk kepentingan company-nya atau kepentingan yang lain,” ungkapnya.
“Saya sebenarnya diajak banyak program berikutnya dan nanti Mbak Nana menunggu. Sudah kita siapkan program berikutnya yang lain dan pasti juga akan tayang di sana,” pungkasnya.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan tampilnya bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo di siaran Azan Magrib tidak melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
Keputusan itu diambil setelah KPI memeriksa lembaga penyiaran TV swasta yang menayangkan azan tersebut, yaitu RCTI dan MNC TV.
"Berdasarkan hasil forum klarifikasi dan rapat pleno, KPI menilai bahwa siaran Azan Magrib yang menampilkan salah satu sosok atau figur publik tidak melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)," kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah.
Meski konten tersebut tidak melanggar pedoman yang berlaku untuk penyiaran, Ubaidillah mengimbau kedua televisi tersebut tidak lagi menayangkan siaran Azan Magrib dengan menampilkan Ganjar Pranowo untuk menjaga agar Pemilu 2024 berlangsung damai. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved