Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi meminta Pemuda Muhammadiyah menjaga Pemilu 2024 tetap damai. Selain itu, ia menitipkan pesan untuk memilih pemimpin yang bisa melanjutkan program-program yang membawa Indonesia menjadi bangsa maju. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (20/9).
Indonesia, terang Jokowi, akan menyelenggarakan pemilu serentak lima kotak yakni pemilihan presiden, legislatif DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemilihan kepala daerah.
"Berdasarkan pengalaman kita mengadakan pemilu langsung 5 kali pemilu, saya meyakini bangsa kita telah dewasa dalam berdemokrasi, tapi juga kita tidak bisa pungkiri potensi risiko akan tetap ada. Potensi ketegangan juga akan tetap ada dan di sinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, organisasi pemuda seperti Kokam Muhammadiyah sangat diperlukan," terang Jokowi.
Baca juga: Presiden Jokowi Serahkan SK Delapan Kawasan Hutan Adat Aceh
Ia mengatakan masyarakat tidak boleh terbelah karena pemilu. Kedamaian tetap harus dijaga. Menurutnya perbedaan pilihan politik dalam berdemokrasi hal yang wajar sehingga masyarakat diharapkan tetap menjaga persatuan pada pemilu mendatang.
"Kedamaian tidak boleh koyak karena pemilu dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan. Dalam demokrasi perbedaan pilihan itu wajar, beda pilihan itu wajar. Menang dan kalah itu juga wajar. Adu argumentasi, adu argumen itu juga wajar. yang penting dan paling utama, persatuan, kesatuan kita harus tetap kita jaga bersama-sama," tuturnya.
Baca juga: Penggusuran Masyarakat Rempang Bukti Pemerintah Gagal Laksanakan Mandat Konstitusi
Jokowi menambahkan bahwa tantangan akan semakin berat dihadapi bangsa Indonesia. Menurutnya perlu dipastikan
transisi kepemimpinan mendatang dapat melanjutkan program-program yang sudah dijalankan pemerintah saat ini.
"Tantangan tersebut bisa kita jadikan peluang bagi bangsa ini untuk melompat maju, asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari apa yang sudah berjalan, dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai saat ganti pemimpin ganti visi, ganti orientasi sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi," paparnya.
"Sudah sekolah dasar (SD), sudah sekolah menengah pertama (SMP), sudah sekolah menengah atas (SMA), ganti pemimpin, ganti visi lagi sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, universitas. Ganti pemimpin balik lagi kita harus mulai lagi dari SD lagi. kapan kita S1, S2, S3 dan seterusnya?" imbuh Jokowi.
Jokowi lantas mengatakan kriteria pemimpin yang ia maksud. Menurutnya dibutuhkan pemimpin yang konsisten, berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun untuk kepentingan negara dan bangsa.
"Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja, mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja, mikronya harus dilihat. mikro dilihat, detailnya harus dicek lagi," tukasnya. (Ind/Z-7)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Hal ini tentu jelas-jelas sangat melukai hati rakyat dan warga bangsa di negeri ini.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyambut baik wacana Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk diubah menjadi kementerian revisi UU Haji yang tengah dibahas di DPR.
Sikap antikorupsi harus ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari, terlebih di tengah kondisi rakyat yang sulit mencari pekerjaan.
AGENDA transformasi pendidikan nasional kembali digaungkan sebagai langkah strategis untuk membenahi mutu pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air.
Muhammadiyah menilai hal tersebut sebagai komitmen yang besar dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved