Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung capres Prabowo Subianto. ‘Koalisi gemuk’ ini berpeluang memenangkan Prabowo jika semua mesin politiknya bekerja, tetapi dilema pemenangan pileg juga bisa menjadi hambatan.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menduga masuknya Demokrat pada koalisi Prabowo tentu mengganggu, meski belum tentu mengubah arah peta koalisi Prabowo. Ia menilai kehadiran Partai Demokrat di Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan membuat koalisi tersebut semakin gemuk.
"Tentu saja masuknya Demokrat ya membuat koalisi menjadi semakin gemuk karena dukungan terhadap Prabowo secara institusinya menguat," terang sosok yang akrab disapa Puput itu di Jakarta, Selasa (19/9).
Baca juga: AHY Pimpin Deklarasi Capres yang Diusung Demokrat
Meski demikian, kehadiran Demokrat dinilai tidak serta-merta menjamin kemenangan capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menurut Puput, hal itu terkait dengan keinginan Partai Demokrat untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres, meski bukan lagi tujuan utama partai.
"Jika kemudian AHY misalnya tidak menjadi kandidat, lantas apakah PD akan sepenuhnya bergerak menggunakan modal sosial dan finansial yang dimilikinya untuk pemenangan Prabowo. Ini yang kemudian patut dicermati lebih jauh," tambahnya.
Baca juga: RK dan AHY Dicoret PDIP, PPP: Peluang Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar Makin Besar
Puput menjelaskan Partai Demokrat punya kecenderungan untuk berfokus pada pemenangan pileg dibanding pilpres.
"Apalagi dalam pengalaman pilpres sebelumnya, banyak dugaan bahwa Demokrat fokus pada pileg bukan pilpres meski bergabung koalisi," tandasnya.
Menurutnya, Demokrat bukan lagi partai penentu presidential threshold di KIM. Sebaliknya, Demokrat menjadi partai yang terlambat bergabung koalisi sehingga pilihannya pun lebih sedikit.
"Namun demikian, sebelum ada deklarasi, maka artinya lobi akan terus berjalan dan pembicaraan tentang cawapres masih sangat terbuka tergantung sejauh mana daya tawar dan pilihan strategi masing-masing partai dalam koalisi," ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Citra Institute Yusak Farchan mengatakan dengan bergabungnya Demokrat, maka kekuatan Prabowo di atas Capres Ganjar Prabowo dan Anies Baswedan, karena menguasai hampir separuh kursi di parlemen. Namun untuk memenangkannya, Prabowo harus memiliki strategi yang tepat.
“Prabowo berpotensi menang jika semua parpol yang tergabung dalam KIM mampu menggerakkan mesin politik nya untuk pemenangan. Untuk menggerakkan mesin politik, diperlukan sumber daya logistik yang memadai,“ ujarnya.
Salah satu strateginya, dengan mempergunakan kesempatan Mantan Presiden dan Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mau ‘turun gunung’.
“Demokrat bisa menjadi penentu kemenangan Prabowo jika SBY all out untuk menambal kelemahan prabowo seperti di Jawa Timur. Bagaimana pun, Jawa Timur juga menjadi basis utama Demokrat dan akan menjadi medan pertarungan sengit para capres,“ ungkap Yusak.
SBY pernah menjadi tokoh fenomenal saat terpilih di pilpres 2004 dan 2009. Sebagai mantan Presiden, tentu SBY memahami dengan baik geopolitik nasional. Kemudian Partai Demokrat, sudah punya modal sekitar 10,8 juta suara.
Kemudian, kehadiran Partai Demokrat di koalisi pengusung Capres Prabowo juga ‘tanpa beban’, keinginan menjadikan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres. Dia menambahkan, jika Prabowo menang, AHY bisa saja diberi posisi sebagai Menteri Koordinator.
“Demokrat semakin realistis untuk tidak lagi mengajukan AHY sebagai cawapres. Jika Demokrat bisa memainkan peran sebagai kunci pemenangan prabowo, tentu ini akan menjadi investasi politik berharga bagi karir politik AHY ke depan,“ sebut Yusak, yang juga Dekan Universitas Dr. Soetomo ini. (Z-7)
Fokus utama pemerintah adalah mengubah tumpukan sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan menjadi sumber energi alternatif, khususnya listrik.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
Presiden Prabowo hubungi Mahmoud Abbas dan pemimpin dunia Islam saat Idul Fitri. Langkah ini jadi sinyal kuat diplomasi Indonesia di panggung global.
GAYA komunikasi Prabowo Subianto selama momen Lebaran dinilai mencerminkan pendekatan yang setara atau egaliter.
KEPALA BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), fokus pada peningkatan SPPG
Pengamat menilai pemotongan gaji pejabat dan WFH hanya simbolik. Pemerintah diminta fokus pada efisiensi anggaran besar seperti birokrasi dan proyek non-prioritas.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved