Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat yang merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) diyakini tidak lagi ngoyo memajukan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawapres. Sebab selain fokus pada tujuan menyelamatkan partai di koalisi itu juga Partai Golkar yang memiliki suara lebih besar.
Pakar politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan secara historis pada 2014 demokrat telah mendukung Prabowo Subianto meskipun pada detik terakhir. Sedangkan pada 2024 partai berlambang mercy ini mau tidak mau harus mendukung atau masuk dalam koalisi jika ingin tetap menjadi peserta pemilu 2029 seperti yang diatur dalam Pasal 235 ayat (5) UU 7/2017 tentang Pemilu.
"Mereka harus beri dukungan capres atau kalau tidak maka tidak bisa jadi peserta (Pemilu 2029)," ujarnya, Rabu (20/9).
Baca juga: Prabowo Segan Masukkan SBY ke Tim Pemenangannya
Demokrat yang merapat ke Prabowo masih lebih mungkin dibandingkan ke PDI Perjuangan. Sebab selain punya historis juga punya basis kesamaan. Namun peran Ketua Dewan Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga dinilai tidak memberikan pengaruh banyak dalam mendongkrak suara.
"Masa SBY memang dua periode dan setelah itu sebenarnya tren pemilih geser ke Jokowi. Jadi sebetulnya suara SBY tidak terlalu besar. Jadi kalau soal turun gunung itu menurut saya sebagai pernyataan politik bahwa demokrat dukung Prabowo," sambungnya.
Baca juga: AHY Pimpin Deklarasi Capres yang Diusung Demokrat
Kecilnya pengaruh SBY dalam mendongkrak suara juga disebabkan penilaian terhadap partai dan pemilihan presiden berbeda. Dalam pemilihan presiden publik lebih mengedepankan dalam menilai individu atau capres sedangkan partai berbeda.
"Saya rasa tidak berpengaruh bangak karen pilpres itu adalah penilaian individu. Sekarang memang secara individu Prabowo di atas angin tapi kalau ada reborn bisa bergeser. Kalau dukungan partai iya koalisi Prabowo lebih gemuk tapi itu belum tentu bisa mendongkrak," ungkapnya.
Pernyataan senada juga disampaikan analis Komunikasi Politik Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio. Susilo Bambang Yudhoyono dinilai akan taat fakta dengan koalisinya yang baru nantinya.
"Menurut saya sekarang Demokrat tujuannya sudah berbeda. Tujuannya lebih pada mengangkat kemenangan elektabilitas Partai Demokrat lebih tinggi daripada pemilu sebelumnya," terangnya.
Sedangkan pengaruh SBY dalam menambah suara menurutnya akan berpengaruh. Hal ini disebabkan karakter publik yang senang bernostalgia khususnya saat SBY menjadi presiden selama dua periode.
"Ada pastinya walau sedikit. Karena orang Indonesia ini suka nostalgia sehingga nostalgia yang paling dekat itu adalah di SBY. Jadi itu sedikit banyak akan mengajak masyarakat tentang siapa yang membangun saat itu, apa yang dilakukan dan lain-lain," tukasnya. (Sru/Z-7)
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah akan membentuk Komite Nasional utang Kereta Cepat.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1).
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa, dalam menghadapi bencana banjir Sumatra yang begitu masif, seluruh elemen pemerintah wajib bergerak cepat dan tepat.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa rangkaian banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dipicu oleh fenomena siklon tropis.
INFRA ConEx 2026 resmi diluncurkan dalam sebuah pertemuan di Semarang, Jawa Tengah.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved