Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menampik yang dilakukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terkait politik uang ataupun upaya mendapatkan suara menjelang pemilihan umum. Seperti diberitakan Zul, sapaan Zulkifli, terekam dalam video yang beredar di media sosial, sedang membagi-bagikan uang pecahan Rp50 ribu pada warga dan nelayan.
"Hal itu tidak ada kaitannya dengan kampanye PAN. Tidak ada narasi untuk memilih atau mencoblos PAN. Makanya tidak tepat jika itu dikatakan hal itu menjurus ke politik uang," ujarnya ketika dihubungi, Minggu (17/9).
Viva Yoga menjelaskan tindakan bagi-bagi uang itu tidak hanya dilakukan Zul di Indonesia. Tetapi juga di luar negeri. Salah satunya, terang Viva Yoga, saat Zul berada di India menghadiri rangkaian dari G-20.
Baca juga: KPK Tegaskan PAN Bagi-bagi Gocapan Masuk Politik Uang!
"Di India juga bagi-bagi uang. G20 Ada di IG videonya," tuturnya.
Lebih jauh ia menjelaskan yang dilakukan Zulkifli bukan kampanye, melainkan sedekah dengan niat berbagi. Berbagi, sebut Viva Yoga merupakan nasihat dari ibu Zulkifli.
"Sudah menjadi kebiasaan Bang Zul untuk membagi uang dengan niat sedekah karena Bang Zulkifli Hasan pernah merasakan menjadi anak yang kesusahan dari keluarga petani desa yang hidup sederhana," terangnya.
Baca juga: Tepis Politik Uang, PAN Sebut Aksi Zulkifli Hasan Bagi-bagi Gocapan Bentuk Sedekah
"Nasihat emaknya jika kita makan, harus berbagi dengan tetangga menjadi seorang dermawan itu untuk menjalankan ajaran agama agar mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bukan untuk mendapatkan suara," imbuh Viva Yoga.
Saat ditanya komitmen PAN terhadap segala bentuk politik uang dan suap, Viva Yoga mengatakan partainya selalu mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
"PAN akan terus mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," tukasnya.
(Z-9)
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Stok beras dinyatakan aman menjelang Tahun Baru bahkan sampai Lebaran
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional.
EKS Sekjen Kemenhut era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto, mengatakan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Zulhas) merupakan murni tata ruang.
Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.
KETUA Komisi Reformasi Polri sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mendatangi rumah dinas Zulkifli Hasan atau Zulhas yang juga ketua umum PAN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved