Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEJABAT negara dinilai harus bisa menempatkan sikap yang tepat di tengah mulai menghangatnya suhu politik jelang Pemilu 2024. Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang dinilai tendensi terhadap pasangan capres dan cawapres disebut tidak pantas. Sebab sebagai pejabat publik sikap yang menaungi umat haruslah dikedepankan. Pernyataan ini disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad saat dihubungi, Kamis (14/9).
"Iya kurang baik itu. Sebaiknya beliau netral kecuali kalau beliau tim sukses capres tertentu," cetusnya.
Sikap ini tidak hanya berlaku untuk Menteri Agama tapi juga pejabat lain. Semua pihak sudah seharusnya menjadi kesejukan dan kondusifitas jelang pesta demokrasi yang tinggal beberapa bulan lagi.
Baca juga: MUI Minta Semua Pihak tak Saling Merendahkan Jelang Pemilu 2024
"Ya semua penjabat harus netral. Jangan berat terhadap pihak-pihak tertentu," tukasnya.
Yaqut sebelumnya sempat melontarkan candaan bahwa memilih bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) atau adalah perbuatan bidah. Hal itu dikatakan Yaqut saat berpidato dalam pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Surabaya, Rabu (13/9).
Baca juga: Menag Singgung Pemilih Amin Bidah, PKB: Masyarakat Sudah Cerdas
"Kalau ada yang masih milih itu [Amin] bidah," kata Yaqut dengan nada bercanda.
Yaqut kemudian mengatakan, ia sudah pasti tak akan memilih pasangan Amin itu di Pilpres 2024.
"Jangan-jangan karena ada pasangan presiden singkatannya Amin. Karena saya enggak milih itu. Jelas ya," ucapnya. (Sru/Z-7)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved