Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyebut gabungan partai politik pendukung bakal calon presiden (capres) Ganjar Prabowo membuka pintu yang lebar untuk Partai Demokrat. Dengan satu syarat, Demokrat harus berkomitmen memenangkan Ganjar pada Pilpres mendatang.
"Cuma satu hal yang dipersyaratkan yaitu memiliki komitmen. Tujuan dari bergabung ini kan untuk memenangkan calon yang sudah kita tentukan," ujar Mardiono Gedung High End, Jakarta, Rabu (13/9).
Ia juga mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka kesempatan bagi parpol mana saja untuk bergabung dan berjuang bersama.
Baca juga: Dari Andika Hingga Sandiaga, Ini 4 Nama Radar Cawapres Ganjar
"Tujuan utama kita ke depan adalah bersama-sama membangun bangsa ini untuk menyejahterakan rakyat," ucap Mardiono.
Sebelumnya, pada Minggu (10/9), Peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhro meyakini Partai Demokrat memiliki kalkulasi politik untuk menentukan arah dukungan di Pilpres 2024. Namun dia menilai, Demokrat lebih masuk akal jika bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
Baca juga: PDIP Nilai Positif Kemunculan Ganjar di Tayangan Azan Magrib
"Dari perspektif publik, opsi bergabung dengan Partai Gerindra yang paling oke dan masuk akal," kata Siti Zuhro di Jakarta, Minggu.
Adapun pasca-keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, partai tersebut belum menentukan arah koalisi-nya. Ada dua opsi yang dimiliki partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Pertama, bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden (capres).
Kedua, bergabung dalam koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Menurut dia, dari dua opsi yang ada, Demokrat sudah memiliki kalkulasi politik dengan poros mana yang menguntungkan partai tersebut.
"Akan sulit dibayangkan koalisi bisa dibangun bila hubungan antara kedua ketua umum tidak baik," tandasnya. (Z-11)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved