Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyebut gabungan partai politik pendukung bakal calon presiden (capres) Ganjar Prabowo membuka pintu yang lebar untuk Partai Demokrat. Dengan satu syarat, Demokrat harus berkomitmen memenangkan Ganjar pada Pilpres mendatang.
"Cuma satu hal yang dipersyaratkan yaitu memiliki komitmen. Tujuan dari bergabung ini kan untuk memenangkan calon yang sudah kita tentukan," ujar Mardiono Gedung High End, Jakarta, Rabu (13/9).
Ia juga mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka kesempatan bagi parpol mana saja untuk bergabung dan berjuang bersama.
Baca juga: Dari Andika Hingga Sandiaga, Ini 4 Nama Radar Cawapres Ganjar
"Tujuan utama kita ke depan adalah bersama-sama membangun bangsa ini untuk menyejahterakan rakyat," ucap Mardiono.
Sebelumnya, pada Minggu (10/9), Peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhro meyakini Partai Demokrat memiliki kalkulasi politik untuk menentukan arah dukungan di Pilpres 2024. Namun dia menilai, Demokrat lebih masuk akal jika bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
Baca juga: PDIP Nilai Positif Kemunculan Ganjar di Tayangan Azan Magrib
"Dari perspektif publik, opsi bergabung dengan Partai Gerindra yang paling oke dan masuk akal," kata Siti Zuhro di Jakarta, Minggu.
Adapun pasca-keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, partai tersebut belum menentukan arah koalisi-nya. Ada dua opsi yang dimiliki partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Pertama, bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden (capres).
Kedua, bergabung dalam koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Menurut dia, dari dua opsi yang ada, Demokrat sudah memiliki kalkulasi politik dengan poros mana yang menguntungkan partai tersebut.
"Akan sulit dibayangkan koalisi bisa dibangun bila hubungan antara kedua ketua umum tidak baik," tandasnya. (Z-11)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved