Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PARTAI politik (parpol) pengusung bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyampaikan progres pembahasan calon wakil presiden (cawapres). Ada sejumlah nama yang masuk radar koalisi.
“Pembahasan tentang cawapres masih hangat,” kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu, (13/9).
Mardiono mengklaim empat parpol pengusung tidak mengutamakan sosok, nama, atau kelompok tertentu. Melainkan kapasitas cawapresnya.
Baca juga : PDIP Nilai Positif Kemunculan Ganjar di Tayangan Azan Magrib
“Agar yang dipasangkan dengan Mas Ganjar betul-betul pasangan yang membawa kemenangan dan ketika dipilih bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia,” ujar dia.
Baca juga : Sekjen PDIP Ungkap Nasib Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsjad Rasjid
Mardiono mengungkapkan sejumlah nama yang sedang dipertimbangkan. Mulai dari Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan PPP) Sandiaga Uno hingga Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Berikutnya, yakni eks Panglima TNI Andika Perkasa. Kemudian Ketua Harian DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang).
Mardiono menyebut pemilihan pendamping Ganjar membutuhkan pembahasan yang cermat. Mereka tidak ingin salah pilih.
“Seperti kalau pacaran ingin membangun rumah tangga. Ini proses panjang dan menghasilkan produk jangka panjang,” tutur dia. (MGN/Z-8)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved