DPR Pertanyakan Formula BSSN Amankan Data Pemilu

ANGGOTA Komisi I DPR Al Muzammil Yusuf mengkhawatirkan kekuatan dan langkah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam mengamankan data pemilu dari kebocoran atau peretasan. Kekhawatiran itu menurutnya beralasan karena sudah berulang kali kebocoran data penting terjadi.

"Soal pengamanan pemilu apakah BSSN hanya mengandalkan petugas pemilu dalam mengamankan data? Kalau hanya itu kita ada kekhawatiran, karena beberapa tempat ada satu kasus yang kami dalami kesepakatan curang sudah terjadi antara pihak di dalam, terkecilnya di TPS," cetusnya.

Berbagai data penting menjelang hari H pemilu harus betul-betul dijaga kerahasiaannya khususnya saat berlangsungnya pemilu. Sistem informasi yang canggih saat ini sangat memungkinkan kebocoran data terjadi sehingga menimbulkan kecurangan. Ancaman ini menurutnya harus bisa dicegah oleh BSSN sebagai salah satu garda terdepan dalam mengamankan keamanan siber.

Baca juga: BSSN Minta Diberikan Kewenangan Menyidik

"Bagaimana BSSN menempatkan sumber informasi publik dalam konteks pengamanan ini? Di mana letak posisi laporan publik karena di sini ada komunikasi publik. Delapan ratus ribu TPS. Apakah diamankan hanya karena input dari petugas TPS atau ada second information atau informasi publik dan publik upload," tegasnya.

Dalam rapat kerja dengan BSSN dan Bakamla, Rabu (13/9) Kepala BSSN Hinsa Siburian menjelaskan hal tersebut terkait dengan teknis yang menjadi kerahasiaan negara. Dia pun meminta rapat dengan agenda menjawab pendalaman dan pertanyaan anggota dewan dilakukan tertutup.

Baca juga: Ancaman Siber Marak Akibat Minimnya Kepatuhan

"Ini terkait dengan teknis. Maka kami akan menjelaskan tapi ingin tertutup," ucapnya.

Sementara itu pemimpin rapat Utut Adianto menyimpulkan dalam pemaparan anggaran yang disampaikan, BSSN dan Bakamla tidak meminta tambahan anggaran. Namun keduanya berencana menaikan gaji karyawannya. Kenaikan gaji disebut Utut merupakan konsekuensi dari pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus.

"Tidak ada tambahan anggaran kecuali tambahan untuk kenaikan gaji. Jadi sekali lagi kenaikan gaji kalau di BSSN sebesar Rp6,6 miliar dan di Bakamla Rp3," tukasnya. (Sru/Z-7)