Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta perguruan tinggi untuk menahan diri dengan tidak menyelenggarakan kegiatan debat kandidat bakal calon presiden dan wakil presiden sebelum masa kampanye dimulai. Padahal, kegiatan tersebut dibutuhkan sebagai wadah berdialektika antara para kandidat dan pemilih, khususnya pemilih muda.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan, tidak ada pelanggaran etis yang terjadi jika debat di kampus dilakukan saat ini. Sebab, para kandidat yang bakal menyampaikan gagasannya juga belum ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden.
"Kalau untuk berdialektika dan membangun diskursus publik terkait dengan arah Indonesia ke depan dan menggali politik gagasan tidak menjadi persoalan," kata Neni kepada Media Indonesia, Rabu (13/9).
Baca juga: PB PMII Desak KPK dan Bawaslu Periksa Zulkifli Hasan Terkait Dugaan Politik Uang
Neni berpendapat, kegiatan debat di kampus merupakan langkah kreatif dan inovatif. Terlebih, masa kampanye untuk Pemilu 2024 relatif pendek, yakni hanya 75 hari. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana lain untuk menggali gagasan para kandidat di tengah keterbatasan yang ada.
Menurutnya, kampus adalah sarana yang tepat untuk bertukar ide dan gagasan, terutama menggali kebutuhan pemilih muda. Melalui kegiatan debat di kampus, pemilih muda yang persentasenya mencapai 52% dari total pemilih diharapkan tidak hanya menjadi partisipan semu.
Baca juga: Bawaslu tak Temukan Pelanggaran Gibran Tempel Stiker Ganjar
"Universitas dengan segala kreatifitasnya dapat mengelaborasi kemampuan dan kompetensi calon. Ini lebih substansi karena tidak hanya sekedar gimik, simbolik, dan pencitraan semata yang kerap kali anak muda lihat di media sosial," terangnya.
Di sisi lain, Neni menegaskan, seharusnya fokus Bawaslu saat ini diarahkan kepada kandidat yang melanggar etis dengan mencuri start kampanye dengan ajakan tertentu serta menebar janji yang menabrak aturan perundang-undangan. Menurutnya, sosialisasi politik para kandidat di ruang kampus justru lebih modern ketimbang sekadar mencuri start kampanye.
Sebelumnya, Bagja menjelaskan debat merupakan salah satu metode kampanye, bukan sosialisasi. Oleh karena itu, pihaknya meminta perguruan tinggi untuk menahan diri dengan tidak mengadakan kegiatan debat di kampus.
"PKPU-nya (Peraturan KPU) ini enggak bisa dilanggar, untuk itu teman-teman mahasiswa juga untuk menahan diri," tandas Bagja. (Tri/Z-7)
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Alumni menolak pencalonan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Per hari ini, ada dua catatan hitam, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Serangan brutal militer Israel terhadap warga Gaza, Palestina telah menewaskan 27.238 orang dan menyebabkan 66.452 warga Gaza terluka.
SEMUA menjadi tak sama lagi ketika melihat realitas dan 'warisan' Presiden Joko Widodo pada pemilu serentak 2024 ini.
Komika dan aktor Fico Fachriza, berpendapat bahwa anak muda memang perlu kritis sekaligus santai. Meski begitu, hal tersebut tidak berarti membenarkan apa yang dilakukan Gibran.
PERATURAN Pemerintah (PP) No 53/2023 tentang tidak diperlukannya lagi mundur dari jabatan bagi pejabat publik yang mengikuti kontestasi pemilu akhirnya menjadi bumerang bagi capres Prabowo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved