Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, antara nasionalisme dengan agama tidak boleh dipertentangkan atau didikotomikan. Menurut dia, menjelang pemilihan presiden, sekarang ini sudah muncul nama-nama yang diusung partai politik.
Ia kemudian mengingatkan bahwa suksesi kepemimpinan adalah hal yang biasa, wajar, lumrah dan merupakan regulasi politik yang rutin. Apalagi jelasnya, bangsa Indonesia pasca Reformasi sudah menggelar lima kali pemilihan umum.
"Kita sudah lima kali pemilu, mestinya pemilu kali ini kita lebih matang, lebih dewasa, lebih cerdas dan juga sejalan dengan itu tidak perlu gontok-gontokan sampai kita berlawan-lawanan secara diametral menggelorakan permusuhan, kebencian, apa tidak cukup lima kali pemilu," kata Haedar saat memberikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
Baca juga: Refleksi Kemerdekaan: Jangan Sampai Indonesia Maju Secara Fisik, Tetapi Jiwanya Rapuh
Menurut dia, dalam kontestasi ini diharapkan tidak sampai mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, apalagi mengorbankan nilai-nilai Pancasila. Kang Haedar -- demikian biasa disapa -- kalangan mahasiswa diharapkan melihat track record atau rekam jejak para calon ini dengan sebaik-baiknya. Ia menegaskan, yang harus dilihat adalah mereka harus memiliki jiwa nasionalisme dan jiwa keagamaan yang kuat.
"Tidak hanya pada ucapan-ucapannya tetapi kesehariannya," katanya.
Baca juga: PP Muhammadiyah Tegas Larang Masjid dan Kampus Jadi Ajang Kampanye
Menurut Haedar yang diperlukan dalam suksesi kempimpinan nasional adalah dasar konstitusi dan aturan yang memakai rujukan.
Dikatakan, Pemilu 2024 baik untuk pilpres maupun legislatif dengan luber, jurdil beretika bermartabat dan tetap menjunjung tinggi kebersamaan di atas keberbedaan pilihan politik kita.
Haedar berpesan kepada para peserta pemilu yang nantinya menang agar jangan jumawa, karena pemimpin yang terpilih akan memikul tanggung jawab besar untuk memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. (AU/Z-7)
Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir minta masyarakat tak persoalkan perbedaan Idul fitri 1447 H. Ia dorong kalender global tunggal sebagai solusi masa depan.
Dalam khutbah Idulfitri 1447 H di UMY, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan ibadah Ramadan harus melahirkan perubahan perilaku nyata.
SETELAH sebulan penuh berpuasa, muslim merayakan Idulfitri pada Jumat, 20 Maret 2026.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamadiyah Haedar Nashir menekankan pentingnya membangun budaya dan peradaban tinggi melalui pendidikan, disiplin, dan pengembangan intelektual.
WACANA menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian dinilai tidak relevan dengan arah reformasi.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir pun mengimbau, dalam menghadapi tahun baru 2026, agar tidak ada pesta pora dan euforia.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved