Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bersikap netral pada Pemilihan Umum (pemilu) 2024. Seluruh pegawai Kejaksaan Agung harus menjaga dan meningkatkan kepercayaan yang dititipkan oleh masyarakat melalui kinerja.
"Saya menginstruksikan kepada seluruh Korps Adhyaksa dan keluarga untuk senantiasa menjaga dan memelihara netralitasnya. Jajaran diminta tidak menunjukkan keberpihakan kepada para peserta kontestasi pemilihan," ujar Burhanuddin, Minggu (3/9).
Ia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, Kejagung sudah melakukan pembenahan dalam segala hal sehingga mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik. Hal tersebut, tegasnya, harus dijaga sebaik mungkin sehingga tidak menurun di waktu mendatang.
Baca juga: Kejagung Selisik Dugaan Korupsi Pemalsuan Dokumen oleh Politisi PDIP
Berdasarkan hasil lembaga survei indonesia (LSI), Kejagung menempati posisi tiga besar dalam kepercayaan publik kategori lembaga penegak hukum. Angkanya mencapai 74%, hanya kalah dari TNI dan Presiden.
“Di tengah kepercayaan publik yang tinggi dan kinerja yang baik merupakan sebuah momen dan kesempatan untuk bertransformasi baik dalam penegakan hukum maupun dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Baca juga: Komisi III DPR Dukung Kenaikan Anggaran untuk Kejagung dan PPATK
Ia mengatakan, dengan semakin meningkatnya kepercayan masyarakat terhadap institusi, diharapkan seluruh jajaran Kejagung dapat memaksimalkan pengawalan dan pengamanan proyek-proyek strategis di daerah. Jaksa Agung pun mengapresiasi Tim PPS Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar yang tahun ini melakukan pengawalan terhadap proyek strategis di Jabar dengan nilai proyek mencapai Rp130 triliun.
"Saya berpesan dengan sangat, agar segenap insan Adhyaksa menjaga betul marwah institusi, bekerja dengan integritas dan profesionalitas yang tinggi agar kedepan Jajaran Kejagung dapat menjadi tajam keatas dan humanis ke bawah," tandasnya (Z-11)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
PRESIDEN Joko Widodo memasuki 2022 dengan kepercayaan tinggi.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memperingatkan anggotanya yang tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
KEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis.
KEJAKSAAN Agung menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
STIH Adhyaksa hadir untuk menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang relevan dengan kondisi saat ini serta mampu mengembangkan keilmuan bidang hukum.
Jaksa Agung memerintahkan setiap Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia untuk segera menelusuri dan mengidentifikasi praktik curang pupuk bersubsidi.
Menurut Burhanuddin, legal audit dapat menutup celah potensi korupsi.
Burhanuddin menyampaikan penelitian dan pendalaman terkait kasus tersebut dilakukan secara intensif dalam beberapa bulan terakhir.
Dugaan korupsi itu mulanya ditangani oleh Pusat Polisi Militer (Puspon) TNI. Setidaknya, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved