Polusi Udara, Integrasi Angkutan Umum Dinilai Jadi Solusi

JABODETABEK sedang mengalami krisis polusi udara saat ini. Kendaraan bermotor pun diduga menjadi penyumbang terbesar polusi udara.

Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengungkapkan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mendorong berbagai kebijakan agar para pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke angkutan massal salah satunya dengan menerapkan integrasi.

Integrasi, sambungnya, bukan hanya soal infrastruktur tetapi juga dengan tarif dengan menyediakan tarif paket atau 'bundling'.

Baca juga: Rerie: Jangan Ada Lempar Tanggung Jawab soal Masalah Polusi

"Pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama mempercepat integrasi tarif tiket. Apalagi saat ini sudah ada LRT Jabodebek yang tarif terjauhnya yang termahal di antara seluruh angkutan massal," kata Yayat dalam MRT Jakarta Fellowship Program (MFP) di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).

Selain itu, pemerintah pusat juga perlu membenahi sistem angkutan umum di wilayah Bodetabek agar lebih selaras dengan Jakarta yang sudah lebih maju menata angkutan umumnya dengan integrasi TransJakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta melalui sistem 'bundling' Rp10ribu.

Baca juga: KAI dan INKA Dalami Penyebab Gangguan LRT Jabodebek

Sebab, penataan sistem angkutan umum di Bodetabek juga penting untuk mendorong masyarakat Bodetabek beralih ke angkutan umum.

Dari data, ada 996 ribu kendaraan bermotor dari Bodetabek masuk ke Jakarta setiap harinya.

"Warga ini mau mudah, murah, aman. Murah, aman tapi kalau mahal ya tidak dilirik. Bayangkan dengan Rp10 ribu, warga bisa naik LRT Jabodebek dari Bekasi nyambung sampai Lebak Bulus atau naik TransJakarta ke Kota. Pasti laku itu. Penuh angkutan umum," tegas Yayat.

Untuk penerapan tarif bundling ini, pemerintah pusat seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan, dan Pemprov DKI harus duduk bersama.

"Subsidinya bisa berasal dari Bappenas dan Pemprov DKI," imbuhnya.

Selain pembenahan angkutan umum, Yayat juga mendorong agar pemerintah pusat dan pemda ikut menerapkan kebijakan 'push strategy'. Ia mencontohkan Pemkot Bogor membatasi ASN menggunakan kendaraan pribadi dengan pola 4 in 1.

"Kalau tidak ada 4 orang dalam satu mobil, tidak boleh masuk pemkot. Nah, akhirnya mau tidak mau naik angkutan umum. Ini cuma contoh 'push strategy'. DKI punya ERP, ganjil genap, dan lain-lain," paparnya. (Put/Z-7)