Prajurit TNI Siksa Pemuda Aceh, LPSK Siap Berikan Perlindungan untuk Keluarga Korban

DPR Minta Proses Hukum Oknum Paspampres Harus Independen dan Profesional

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta agar ketiga terduga pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal, guna menegakkan keadilan.

Sosok Imam Masykur, Pemuda Aceh yang Tewas di Tangan Anggota Paspampres

Karena uang tebusan yang diminta oleh oknum anggota TNI itu tidak dipenuhi nyawa Imam Masykur pun melayang di tangan oknum TNI tersebut. Jasad Imam ditemukan di sungai Cibogo, Karawang.

DPR Minta Komnas HAM dan LPSK Jangan Tebang Pilih Kasus

Johan Budi mengungkapkan ada beberapa kasus Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK tidak terlihat. Begitu juga kasus penganiayaan okunum Paspampres terhadap warga Aceh hingga tewas. 

Legislator Komisi III Minta TNI usut Tuntas Kematian Imam Masykur

KEMATIAN Imam Masykur karena dianiaya oleh oknum anggota paspampres disebut-sebut ada dugaan terkait dengan mafia peredaran obat ilegal. 

Pengamat Militer Ingatkan Jangan Sampai Ada Upaya Melindungi Praka RM Cs

Pengamat Militer mengingatkan agar jangan sampai ada upaya-upaya yang bertendensi meringankan hukuman dan melindungi anggota Paspampres dan TNI yang menganiaya warga Aceh hingga tewas.

DPR Khawatir Rekrutmen 24 Ribu Prajurit TNI Jadi Pemborosan Anggaran

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.

Mensesneg: Bea Cukai Butuh Pemimpin yang Berani Berantas Penyelundupan

Prasetyo menjelaskan bahwa banyak terjadi pelanggaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti penyelundupan barang ilegal dari institusi itu.

TNI Pastikan Letjen Djaka Sudah Pensiun Dini seagai Prajurit

Setelah seluruh proses administrasi sudah dijalankan, kata Kristomei, barulah Djaka diberhentikan secara hormat per tanggal 14 Mei 2025 lalu.

DPR Pertanyakan TNI Jaga Kejari dan Kejati, Ini Respons Jampidsus

ANGGOTA Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mempertanyakan pengerahan prajurit TNI dalam menjaga Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.

Penempatan TNI di Kejaksaan Harus Sesuai Koridor Hukum dan Konstitusi

TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.

Kejaksaan Dijaga TNI, Mahfud MD: Itu Tidak Normal

Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting