Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMATIAN Imam Masykur karena dianiaya oleh oknum anggota paspampres disebut-sebut ada dugaan terkait dengan mafia peredaran obat ilegal.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai TNI perlu mengusut tuntas kasus ini dengan terang benderang untuk mencari tahu keterlibatan tiga anggota TNI yang memeras dan menganiaya Imam Masykur.
"Apakah benar isu soal obat-obatan terlarang. Bisa jadi jaringan mafia obat yang selama ini di backup oknum tidak gratis. Kita harap kapolri dan panglima usut tuntas. Jadi kita tidak lagi dengan peredaran obat-obatan terlarang ini," ujarnya, Rabu (30/8).
Baca juga : TNI: Motif Pelaku Pembunuhan Mencari Keuntungan dengan Meminta Tebusan
Anggota Fraksi PKS ini berharap pihak TNI bisa mengusut keterlibatan anggotanya dan memastikan motif pembunuhan secara transparan.
Baca juga : Kamar Peradilan MA Diminta Awasi Kasus Penganiayaan Oleh Oknum Paspampres
"Apakah benar pelaku tidak kenal korban atau sebenarnya sudah kenal. Mafia obat bermain. Kami dorong bukan hanya memproses tiga anggota yang terlibat tapi juga mendalami kasus di baliknya,” ujarnya.
Pengungkapkan yang transparan itu pun sambung dia tidak hanya membuat terang motif tapi juga membersihkan nama baik daerah serta institusi TNI Polri.
"Karena ada dukungan dari oknum tertentu sehingga mereka punya kepercayaan diri memasarkan dengan berbagai kamuflase. Karena iji bukan hanya cederai nama baik daerah tapi juga institusi polri TNI," tukasnya. (Z-8)
Seperti diketahui, seorang pemuda asal Bireuen, Aceh, Imam Masykur tewas setelah diculik dan dianiaya oleh oknum Paspampres berinisial Praka RM beserta dua rekannya
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada keluarga korban dalam kasus penganiayaan yang di lakukan oleh oknum Paspamres dan 2 Prajurit TNI.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga berharap kejadian tersebut menjadi peringatan bagi prajurit lainnya untuk taat pada Undang-Undang dan turut menjaga rakyat bukan sebaliknya.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengakui bahwa pengawasan terhadap prajurit TNI untuk tidak melakukan pelanggaran tak bisa dipantau secara melekat.
Pengamat Militer mengingatkan agar jangan sampai ada upaya-upaya yang bertendensi meringankan hukuman dan melindungi anggota Paspampres dan TNI yang menganiaya warga Aceh hingga tewas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved