Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta bakal calon presiden (capres) sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kedaulatan pangan.
"Kita meminta kepada capres kita tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan pangan," kata Zulkifli Hasan dalam sambutannya pada acara peringatan HUT ke-25 PAN, di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (28/8) seperti dilansir dari Antara..
Zulhas menyebut pihaknya mendukung keinginan Prabowo untuk memedulikan pangan, dan PAN ingin sosok presiden membawa Indonesia berdaulat di bidang tersebut.
Baca juga: Dampak Kekeringan: Rawan Pangan, Sosial, dan Kesehatan
"Pangan, Pak, yang selama ini Pak Prabowo gemborkan-gemborkan untuk pangan. Kami mendukung penuh. Kita ingin presiden memimpin langsung agar Indonesia berdaulat di dalam pangan," sebutnya.
Oleh karena itu, kata Zulhas, pupuk gratis dan memberdayakan pertanian di dalam negeri adalah suatu keniscayaan.
"Maka pupuk gratis suatu keniscayaan, membeli harga harga pertanian dengan harga menguntungkan suatu keniscayaan. Dan itulah yang kita minta dari capres kita agar kita berdaulat di bidang pangan," kata Ketua Umum PAN.
Baca juga: Harga Pangan Melambung, Pemkab Musi Banyuasin Gelar Pasar Murah
Dalam kesempatan itu Zulhas kemudian menanyakan kader PAN perihal sepakat atau tidaknya mereka dalam menyeriusi isu pangan tersebut.
"Setuju?" tanya Zulhas. "Setuju," sorak kader PAN. (Z-6)
Waketum PAN Eddy Soeparno mengaku pihaknya terbuka dengan usulan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat.
Selain di bidang ketenagakerjaan, Eddy juga menyoroti kebijakan kemandirian pangan yang mulai menunjukkan hasil positif.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan sikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
Dalam konsep piramida gizi seimbang, susu hanyalah salah satu opsi dari kelompok sumber protein.
Keberhasilan ini kian lengkap dengan torehan sejarah pada cadangan beras pemerintah yang kini menyentuh level tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Penelitian menunjukkan bahwa kadar mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, dan mangan pada terong dilaporkan meningkat setelah dibakar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggelar rapat terbatas (ratas) untuk merumuskan langkah pengendalian harga yang efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved