Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mengomentari terkait wacana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan sensor di sejumlah platform over-the-top (OTT) yang tayang di Indonesia. Lodewijk menilai hal tersebut merupakan sebuah terobosan meski perlu dikaji.
“Tentu namanya seorang menteri baru ingin buat suatu terobosan, waktu kita akan membuat terobosan tentunya dia akan melihat dari sisi peraturan-peraturan yang berlaku kemudian tentunya terkait etika, dan etika ini di Indonesia sangat terkait dengan budaya bangsa Indonesia. Mungkin kalo di luar gak ada masalah, tetapi di Indonesia itu (bisa) menjadi masalah,” ujarnya di Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mengambil contoh UU ITE, yang punya banyak pro kontra di tengah masyarakat saat kemunculannya. ”Jadi wacana itu kita lihat (kaji) saja dulu, toh nanti kita akan bahas, kita lihat nilai baiknya atau nilai jeleknya, seperti apa dampaknya kepada masyarakat," ungkapnya.
Baca juga: Internet Dorong Kebangkitan Pelaku UMKM Hingga Platform OTT
"Yang jelas kan saya yakin tujuannya baik, ya kalo kita lihat undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dalam gambaran kita baikkan? ya toh bagus untuk kepentingan masyarakat, ternyata kita di komplain juga, ternyata harus di revisi,” sambungnya.
Diketahui, wacana ini muncul dikarenakan agar masyarakat tidak terpapar hal-hal di luar etika. Yang mana, menurut Lodewijk, hal ini sudah sesuai dengan penyampaian Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan mengenai sudah mulai berkurangnya etika bangsa.
”Juga dengan waktu tinggal katakan satu tahun lebih untuk menteri ini bertugas, ya kita lihat lah demi kebaikan dan kita juga lihat pidato presiden kemarin kok etika bangsa ini sudah berkurang nah tentunya terkait dengan itu,” tutupnya. (RO/S-3)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
BISNIS dan sufisme sebenarnya dua wilayah yang berbeda. Ketika orang berbicara tentang bisnis, ia akan segera lari kepada keuntungan-keuntunngan ekonomis.
Di tengah ritme kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang merindukan ruang untuk berhenti sejenak, merefleksikan diri, dan bertumbuh secara pribadi.
Komisi VIII DPR RI mengingatkan pentingnya etika publik dan perlindungan anak menyoroti video viral yang memperlihatkan penceramah Elham Yahya atau Gus Elham yang mencium anak kecil
Filsafat Kemiliteran dan Keselamatan Negara. Buku ini memberikan insight penting kepada berbagai pihak untuk mendeteksi anasir-anasir buruk yang melemahkan keluhuran militer
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
Jika kurang terkontrol, gaya komunikasi yang kurang hati-hati bisa menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi mempengaruhi citra pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved