Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKAT kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo menembus rekor tertinggi. Temuan survei Y-Publica menunjukkan sebanyak 81,6% publik yang menyatakan puas dipimpin oleh Jokowi.
Dari angka tersebut, sebanyak 9,3% di antaranya menyatakan sangat puas. Sementara itu yang merasa tidak puas hanya 17,3%, di antaranya 1,1 persen% yang sangat tidak puas, dan sisanya 1,1% menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
Baca juga: Presiden Harus jadi Negarawan bukan Petugas Partai
Jika dilihat sejak awal 2020, tingkat kepuasan saat ini merupakan yang tertinggi, dan kali ketiga menembus 80%. Menjelang gelombang kedua Covid-19 kepuasan sempat mencapai 80,2 persen, lalu anjlok. Tetapi pemulihan terus berlangsung, hingga kembali 80,3 persen pada Juni lalu.
“Rekor tingkat kepuasan publik yang mencapai 81,6 persen mendasari munculnya faktor Jokowi sebagai penentu dalam konstelasi pemilu, khususnya Pilpres 2024,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono lewat keterangan yang diterima, Selasa (22/8).
Baca juga: Fokus Dukung Prabowo, Golkar tak Terpengaruh Manuver Budiman Sudjatmiko
Menurut Rudi, cawe-cawe seorang pemimpin tidak bisa dilihat dari sekadar netralitas pejabat publik. Jika hanya dimaknai sebatas prosedur administrasi, pejabat yang diatur dalam regulasi pemilu wajib menaatinya atau harus berhadapan dengan pengawasan pemilu dan penegakan hukum.
“Dalam aspek politik, pengaruh ketokohan dan adu kepentingan tidak bisa terhindarkan, sepanjang tidak mencederai proses demokrasi dan etika politik,” tandas Rudi.
Ia menambahkan, harus diakui bahwa Jokowi kini telah menjelma dari sebatas “petugas partai” menjadi sosok kingmaker dalam pergulatan elite politik.
Tarik-menarik kepentingan inilah yang membuat sikap cawe-cawe Jokowi menjadi pro dan kontra. “Pada kenyataannya menjadi oposisi di Indonesia tidak berarti mereka tidak turut mendapatkan kue dari kekuasaan, terbukti dari korupsi berjamaah yang menyangkut semua elite partai, baik di kubu pemerintah maupun oposisi,” terang Rudi.
Dalam perkembangan terakhir, arah dukungan Jokowi kini tertuju pada sosok Prabowo Subianto. Figur Menteri Pertahanan itu dipandang mempunyai pengaruh yang lebih kuat mengingat posisinya sebagai ketua umum Gerindra, ketimbang Ganjar Pranowo yang hanya “petugas partai” di PDIP.
Pengaruh Prabowo juga dinilai masih sangat kuat di kalangan Islam konservatif, yang kini terbelah dukungannya, di mana sebagian mendukung Anies Baswedan. Prabowo juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk melanjutkan apa sudah dilakukan Jokowi, jika nantinya terpilih.
“Posisi unik yang dimiliki Prabowo, bergabung ke dalam pemerintahan tetapi masih didukung kalangan kritis, memberikan keunggulan yang tidak ada pada Ganjar,” tegas Rudi.
Hal itu tidak terlepas dari pengalaman rivalitas Jokowi dan Prabowo dalam dua kali pemilu, sebelum akhirnya tercapai rekonsiliasi. “Upaya Prabowo selama lebih dari dua dekade untuk kembali ke pemerintahan setelah badai politik 1998 telah dilempangkan jalannya oleh Jokowi,” jelas Rudi.
Jokowi pun nampak berupaya mendamaikan Prabowo dengan musuh-musuh politiknya dari masa lalu. “Cacat politik Prabowo praktis mulai terkikis dengan keseriusan pemerintah mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, serta dukungan dari Budiman Sudjatmiko,” pungkas Rudi.
Survei Y-Publica dilakukan pada 7-15 Agustus 2023 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89% tingkat kepercayaan 95%. (H-3)
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved