Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
TRANSFORMASI menjadi lebih humanis dinilai menjadi keunggulan calon presiden (capres) Prabowo Subianto menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pengamat politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko mengatakan saat ini Prabowo merangkul berbagai kalangan, mulai dari masyarakat akar rumput hingga lawan politik.
“Kalau kita perhatikan bagaimana track record Prabowo sendiri kan menunjukkan sosok-sosok yang memang bisa bergaul dengan siapapun,” kata Anang, ketika dihubungi, Jumat (18/8).
“Ini juga yang menjadi keunggulan seorang Prabowo yang orang militer tapi masih bisa menunjukkan sisi-sisi yang humanis,” lanjutnya.
Baca juga: PKS Nantikan Konsistensi Netralitas Jokowi di Pilpres 2024
Perubahan sikap Prabowo menjadi lebih humanis terekam beberapa waktu lalu ketika capres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) itu bertemu dengan istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 di Jakarta pada Rabu (16/8).
Di momen itu pula, Prabowo sempat berbincang dengan Sinta yang ditemani dengan putrinya Zannuba Ariffah Chafsoh atau lebih dikenal dengan Yenny Wahid.
Baca juga: HUT RI ke-78, Anies Baswedan Menang Dua Kali
Melihat hal itu, Anang menuturkan, jika kedekatan yang dibangun antara Prabowo dengan keluarga besar Gus Dur adalah sikap yang bisa menjadi teladan banyak pihak. Ia melanjutkan, itu merupakan hal dan juga adat ketimuran yang dipegang teguh oleh Prabowo.
“Kedekatan Prabowo dengan keluarga besar Gus Dur dalam sebuah event skala besar, itu merupakan sebuah tradisi ketimuran yang saya kira hal yang wajar kalau Prabowo menunjukkan kedekatan dengan cara mencium tangan istri Gus Dur,” tutur Anang.
Karenanya, Anang melihat transformasi di dalam diri Prabowo menuju Pilpres 2024 menjadi salah satu keunggulan yang mampu menarik dukungan masyarakat. Anang menjelaskan masyarakat takjub dengan keikhlasan Prabowo ketika memutuskan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan pasca Pilpres 2019 lalu.
Hal ini memperlihatkan Prabowo sebagai pemimpin yang bisa mengalahkan ego diri sendiri untuk kepentingan negara dan masyarakat.
“Ketika Prabowo sudah masuk kepada kabinet Jokowi itu artinya bahwa Prabowo bisa menempatkan atau memposisikan dirinya dengan melihat konteks-konteks situasi pada saat itu,” ucap Anang.
“Ketika Prabowo menyatakan bersedia masuk pun itu juga ada tembok ego yang mampu diruntuhkan oleh sosok Prabowo,” tandasnya. (Z-7)
Menpora menyatakan dukungannya terhadap langkah FPTI yang mendampingi serta memfasilitasi lima atletnya.
Atlet panjat tebing melaporkan dugaan kekerasan seksual di Pelatnas ke polisi. Ketua Umum FPTI Yenny Wahid tegaskan zero tolerance dan siapkan pendampingan hukum bagi korban
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi Yenny yang dalam membangun masyarakat inklusif. Lalu, memberdayakan perempuan, dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian
Bagi keluarga, menurut dia, Gus Dur telah menjadi pahlawan bagi masyarakat dan tidak berharap gelar tersebut diberikan secara formal dari pemerintah.
Menurut dia, seringkali masyarakat harus turun tangan untuk menuntut keadilan ketika negara terlihat gagap dalam menyikapi situasi tersebut.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved