Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TRANSFORMASI menjadi lebih humanis dinilai menjadi keunggulan calon presiden (capres) Prabowo Subianto menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pengamat politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko mengatakan saat ini Prabowo merangkul berbagai kalangan, mulai dari masyarakat akar rumput hingga lawan politik.
“Kalau kita perhatikan bagaimana track record Prabowo sendiri kan menunjukkan sosok-sosok yang memang bisa bergaul dengan siapapun,” kata Anang, ketika dihubungi, Jumat (18/8).
“Ini juga yang menjadi keunggulan seorang Prabowo yang orang militer tapi masih bisa menunjukkan sisi-sisi yang humanis,” lanjutnya.
Baca juga: PKS Nantikan Konsistensi Netralitas Jokowi di Pilpres 2024
Perubahan sikap Prabowo menjadi lebih humanis terekam beberapa waktu lalu ketika capres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) itu bertemu dengan istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 di Jakarta pada Rabu (16/8).
Di momen itu pula, Prabowo sempat berbincang dengan Sinta yang ditemani dengan putrinya Zannuba Ariffah Chafsoh atau lebih dikenal dengan Yenny Wahid.
Baca juga: HUT RI ke-78, Anies Baswedan Menang Dua Kali
Melihat hal itu, Anang menuturkan, jika kedekatan yang dibangun antara Prabowo dengan keluarga besar Gus Dur adalah sikap yang bisa menjadi teladan banyak pihak. Ia melanjutkan, itu merupakan hal dan juga adat ketimuran yang dipegang teguh oleh Prabowo.
“Kedekatan Prabowo dengan keluarga besar Gus Dur dalam sebuah event skala besar, itu merupakan sebuah tradisi ketimuran yang saya kira hal yang wajar kalau Prabowo menunjukkan kedekatan dengan cara mencium tangan istri Gus Dur,” tutur Anang.
Karenanya, Anang melihat transformasi di dalam diri Prabowo menuju Pilpres 2024 menjadi salah satu keunggulan yang mampu menarik dukungan masyarakat. Anang menjelaskan masyarakat takjub dengan keikhlasan Prabowo ketika memutuskan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan pasca Pilpres 2019 lalu.
Hal ini memperlihatkan Prabowo sebagai pemimpin yang bisa mengalahkan ego diri sendiri untuk kepentingan negara dan masyarakat.
“Ketika Prabowo sudah masuk kepada kabinet Jokowi itu artinya bahwa Prabowo bisa menempatkan atau memposisikan dirinya dengan melihat konteks-konteks situasi pada saat itu,” ucap Anang.
“Ketika Prabowo menyatakan bersedia masuk pun itu juga ada tembok ego yang mampu diruntuhkan oleh sosok Prabowo,” tandasnya. (Z-7)
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi Yenny yang dalam membangun masyarakat inklusif. Lalu, memberdayakan perempuan, dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian
Bagi keluarga, menurut dia, Gus Dur telah menjadi pahlawan bagi masyarakat dan tidak berharap gelar tersebut diberikan secara formal dari pemerintah.
Menurut dia, seringkali masyarakat harus turun tangan untuk menuntut keadilan ketika negara terlihat gagap dalam menyikapi situasi tersebut.
Yenny mempertanyakan kenaikan ini ditengah banyaknya permasalahan ekonomi saat ini.
Ia menegaskan bahwa aparat kepolisian perlu melakukan reformasi menyeluruh dalam lembaganya.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved