Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten tak berpihak pada salah satu calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jokowi telah menyatakan bahwa penentuan capres dan cawapres bukan kewenangan Kepala Negara.
"Sejalan dengan itu, kita berharap Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan akan mampu bersikap netral," kata Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi melalui keterangan tertulis, Kamis (17/8).
PKS, kata dia, mendukung komitmen Jokowi yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR tersebut. Capres dan cawapres urusan partai politik (parpol).
Baca juga : PDIP Buka Peluang Duetkan Ganjar dengan Koalisi Lain
"Kita mendukung pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2023 kemarin yang menegaskan sesuai ketentuan undang-undang, maka yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik, dan bukan kewenangan Presiden RI," ujar Aboe.
Baca juga : Pakar Ungkap Sejumlah Alasan Golkar dan Airlangga Layak Jadi Cawapres Prabowo
Aboe berharap Pemilu 2024 dapat berjalan secara jujur dan adil. Ia menekankan menghangatnya intensitas politik jelang pemilu seharusnya tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan.
"Intensitas politik kian terasa tinggi. Kita berharap Pemilu dapat menghadirkan kontestasi yang sehat, jujur, adil, aman dan damai. Tidak boleh ada pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara inkonstitusional sehingga membuat pemilu berjalan tidak bermartabat," ucap Aboe. (MGN/Z-8)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved