Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten tak berpihak pada salah satu calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jokowi telah menyatakan bahwa penentuan capres dan cawapres bukan kewenangan Kepala Negara.
"Sejalan dengan itu, kita berharap Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan akan mampu bersikap netral," kata Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi melalui keterangan tertulis, Kamis (17/8).
PKS, kata dia, mendukung komitmen Jokowi yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR tersebut. Capres dan cawapres urusan partai politik (parpol).
Baca juga : PDIP Buka Peluang Duetkan Ganjar dengan Koalisi Lain
"Kita mendukung pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2023 kemarin yang menegaskan sesuai ketentuan undang-undang, maka yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik, dan bukan kewenangan Presiden RI," ujar Aboe.
Baca juga : Pakar Ungkap Sejumlah Alasan Golkar dan Airlangga Layak Jadi Cawapres Prabowo
Aboe berharap Pemilu 2024 dapat berjalan secara jujur dan adil. Ia menekankan menghangatnya intensitas politik jelang pemilu seharusnya tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan.
"Intensitas politik kian terasa tinggi. Kita berharap Pemilu dapat menghadirkan kontestasi yang sehat, jujur, adil, aman dan damai. Tidak boleh ada pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara inkonstitusional sehingga membuat pemilu berjalan tidak bermartabat," ucap Aboe. (MGN/Z-8)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Tema Ramadan sebagai bulan kemanusiaan dipilih untuk menegaskan bahwa Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai momentum ibadah personal, tetapi juga penguatan kepedulian sosial.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved