Kritik atas Food Estate Perjelas Adanya Ketegangan Politik Antara Jokowi dan PDIP

PENGAMAT politik Ahmad Khoirul Umam berpandangan bahwa kritik yang dilontarkan PDI Perjuangan terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait food estate atau lumbung pangan tidak hanya menyerang Prabowo. Dia menilai, ada upaya PDIP untuk menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya menilai ini adalah serangan karambol. Jadi ketika serangan ini diarahkan kepada pak prabowo, tapi sejatinya sebenarnya arah dari kritik ini juga mengarah kepada pak Jokowi," tutur Umam dalam keterangannya, Jumat (18/8).

Umam menjabarkan, kondisi tersebut pun semakin memperjelas bahwa adanya ketegangan politik antara Jokowi dan PDIP. Terlebih Jokowi yang membela Prabowo terkait kritikan PDIP tersebut.

Baca juga: Prabowo Dikritik soal Food Estate

"Dan ini semakin mempertegas bagaimana kemudian ketegangan politik terjadi, ada communication gate antara PDIP dengan pak Jokowi itu sendiri," jelasnya.

Dikatakan Umam, meskipun Prabowo memiliki tanggung jawab langsung terkait food estate namun bagaimanapun juga program food estate ini juga merupakan tanggung jawab Jokowi sebagai kepala pemerintah.

Baca juga: Puan tidak Sependapat dengan Hasto soal Food Estate

"Karena itu saya pikir ini adalah sebuah dinamika, diakui atau tidak, ditutupi seperti apapun tetap (kritikan) ini konteksnya adalah serangan terhadap PDIP kepada pemerintah secara umum, tetapi diakui atau tidak dapat juga menyasar kepada pak Jokowi itu sendiri," jelasnya.

Dapat diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut bahwa proyek food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hal ini diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto.

Hasto menilai kebijakan itu disalahgunakan dan mengakibatkan hutan-hutan banyak ditebang habis sehingga dinilai suatu kejahatan lingkungan.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," terangnya. (Rif/Z-7)