Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat mendesak Anies Baswedan mendeklarasikan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya dengan dalih mencegah penurunan elektabilitas lebih jauh. Namun, mendongkrak elektabilitas dinilai tak harus dengan mempercepat pengumuman cawapres.
"Apakah tren penurunan elektabilitas Anies Baswedan dikarenakan belum ada kepastian soal bakal cawapres pendamping? Sangat mungkin bukan karena itu," kata peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, Selasa (8/8).
Bawono menduga elektabilitas Anies yang belum terkatrol karena kerja politik belum maksimal. Ia mengatakan kerja politik di poros pendukung Anies yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sejatinya penting.
Baca juga: Anies Baswedan Harap Ada Asuransi untuk Pelaku UMKM
"Padahal itu penting sekali agar para pemilih atau konstituen dari partai-partai pendukung lebih solid dalam memberi dukungan terhadap Anies Baswedan. Sehingga tidak mengalami split ticket voting," ucap Bawono.
Ia mengingatkan supaya KPP tidak salah mengindentifikasi masalah terkait rendahnya elektabilitas Anies. Selain itu, jangan sampai desakan Demokrat mengganggu soliditas KPP.
Baca juga: Demokrat 'Gerah' Anies Tak Kunjung Mengumumkan Cawapresnya
"Jangan sampai Koalisi Perubahan ini salah melakukan identifikasi masalah. Ibarat rasa gatal di kepala tapi justru tangan digaruk," ucap Bawono. (Z-6)
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Langkah Partai Demokrat yang memberikan sinyal dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kini disoroti.
SIKAP Partai Demokrat yang menyatakan mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto soal pilkada lewat DPRD menuai sorotan.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
PARTAI Demokrat memberikan sinyal kuat untuk mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa mendatang.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved