Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat mendesak Anies Baswedan mendeklarasikan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya dengan dalih mencegah penurunan elektabilitas lebih jauh. Namun, mendongkrak elektabilitas dinilai tak harus dengan mempercepat pengumuman cawapres.
"Apakah tren penurunan elektabilitas Anies Baswedan dikarenakan belum ada kepastian soal bakal cawapres pendamping? Sangat mungkin bukan karena itu," kata peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, Selasa (8/8).
Bawono menduga elektabilitas Anies yang belum terkatrol karena kerja politik belum maksimal. Ia mengatakan kerja politik di poros pendukung Anies yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sejatinya penting.
Baca juga: Anies Baswedan Harap Ada Asuransi untuk Pelaku UMKM
"Padahal itu penting sekali agar para pemilih atau konstituen dari partai-partai pendukung lebih solid dalam memberi dukungan terhadap Anies Baswedan. Sehingga tidak mengalami split ticket voting," ucap Bawono.
Ia mengingatkan supaya KPP tidak salah mengindentifikasi masalah terkait rendahnya elektabilitas Anies. Selain itu, jangan sampai desakan Demokrat mengganggu soliditas KPP.
Baca juga: Demokrat 'Gerah' Anies Tak Kunjung Mengumumkan Cawapresnya
"Jangan sampai Koalisi Perubahan ini salah melakukan identifikasi masalah. Ibarat rasa gatal di kepala tapi justru tangan digaruk," ucap Bawono. (Z-6)
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) instruksikan kader Demokrat perkuat gotong royong & bantu rakyat melalui Safari Ramadan 2026 di Dapil VII Jawa Timur.
KETUA DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan Keluarga Besar Rumah Aspirasi Mujiyono (RAM).
Partai Demokrat gelar buka bersama di Jakarta.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Langkah Partai Demokrat yang memberikan sinyal dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kini disoroti.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved