Wapres: UU Peradilan Militer Perlu Diperbaiki

Ma'ruf Amin Tegaskan Kemelut di Tubuh PBNU Harus Diselesaikan lewat Muktamar Luar Biasa

KEMELUT di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga kini masih menjadi perbincangan.

Keluarga Ma’ruf Amin Bantah Restui Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU

Putri  Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Siti Haniatunnisa Ma’ruf Amin, meluruskan pernyataan Zulfa Mustofa yang sebelumnya mengeklaim telah memperoleh restu menjadi Pj Ketum PBNU

Ma’ruf Amin Kembali Didapuk Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI

Sebelumnya, Ma'ruf Amin menjabat posisi Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada periode 2020-2025 dan sebagai ketua umum pada periode 2015–2020.

Wapres Ke-13 Ma'ruf Amin Jadi Ketua Dewan Kehormatan, Forjukafi Luncurkan QRIS Wakaf Tunai

Peluncuran QRIS Wakaf Tunai itu dilaksanakan di sela penyelenggaraan seminar Wakaf Preneur di Jakarta (30/10/2025).

Raja, Pemimpin Adat, dan Tokoh Agama Gelar Deklarasi Kebangsaan untuk Indonesia Emas 2045

Deklarasi kebangsaan ini dipimpin Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina FKN, Ma’ruf Amin didampingi Wury Estu Handayani. 

Prabowo Sambangi Kediaman Ma’ruf Amin

Teddy menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan.   

Buntut Korting Hukuman Prajurit TNI, Koalisi Sipil Desak Revisi UU Peradilan Militer

Koalisi juga menyoroti pola serupa dalam kasus lain, termasuk vonis ringan terhadap Sertu Riza Pahlivi, anggota TNI yang menganiaya seorang pelajar SMP hingga tewas di Medan.

UU TNI Baru Abaikan Akuntabilitas Peradilan bagi Prajurit Nakal

Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad menyayangkan perubahan UU TNI itu tidak menjalankan amanat reformasi untuk memperbaiki masalah pada peradilan militer.

KPK Perkuat Koordinasi dengan Militer sebagai Respon Putusan MK

Ghufron berharap setelah adanya putusan ini, koordinasi antara KPK dengan Kementerian Pertahanan serta Panglima TNI untuk menindaklanjuti berbagai kasus pemberantasan korupsi.

Putusan MK, KPK berwenang Usut Korupsi Militer Hingga Inkrah

Penegasan tersebut merupakan pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU 30/2002).

Soal Revisi UU Peradilan Militer, Komisi I DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Sejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Masalah Utama TNI Bukan Sekadar Peradilan Koneksitas

Masalah utamanya bukan sekadar pada peradilan koneksitas. Yang menjadi problem utama adalah besarnya keraguan publik bahwa peradilan militer.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia