Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI berkomitmen mendorong perdamaian Myanmar serta mengajak seluruh parlemen negara ASEAN untuk turut berpartisipasi. Khususnya terkait, mendorong Myanmar agar segera melaksanakan 5 kesepakatan atau Lima Poin Konsensus (5PC) yang telah disepakati oleh sembilan pemimpin ASEAN dengan pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.
"Pada kesempatan ini di forum AIPA ini kami juga berharap semuanya dari negara-negara ASEAN yang hadir pada kesempatan ini, 9 ketua DPR bisa juga mendorong terkait dengan bagaimana Myanmar segera menyelesaikan permasalahan yang ada di negaranya dengan damai sesuai dengan kesepakatan ASEAN yang sudah disepakati," ujar Puan pada awak media di Fairmont, Jakarta, Minggu (6/8).
Lima Poin Konsensus merupakan hasil pertemuan tingkat tinggi yang dilaksanakan di Jakarta, pada 24 April 2021 diantaranya meliputi, tuntutan agar aksi kekerasan di Myanmar segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kemudian, dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan perlu dilakukan untuk mencari solusi damai. Selanjutnya, utusan khusus ASEAN wajib memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Baca juga: Fadli Zon: Tuan Rumah Penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-44, DPR RI Mengajukan 6 Draf Resolusi
ASEAN dalam kesepakatan tersebut juga berjanji akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana (AHA Center). Serta menuntut dibukanya akses bagi delegasi khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar untuk mewujudkan dialog yang inklusif.
Komitmen DPR RI dalam mendorong perdamaian di Myanmar pada Sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Ke-44 yang dilaksanakan di Jakarta pada 5-11 Agustus 2023 ditunjukkan melalui salah satu draf resolusi Indonesia. Pada Presidensi Indonesia tahun ini AIPA juga mengusung tema 'Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN' sebagai semangat agar ASEAN dapat lebih lentur dan adaptif dalam menyikapi dinamika yang terjadi di kawasan.
"Kerja sama konkret yang akan dilakukan tentu saja sebagai negara ASEAN yang sekarang ini Indonesia menjadi ketuanya, bersama-sama dengan pemerintah kami ingin bahwa posisi ASEAN di dunia internasional memang nantinya itu akan sangat berperan bersama-sama menjadi satu bagian dari satu kelompok kepemimpinan yang kemudian diakui oleh dunia," pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (RO/S-3)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengikuti pertemuan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-15 di Jerudong, Brunei Darussalam.
TPS 19 Banjar Teba, Kec. Jimbaran dipilih menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh para observer.
Putu Supadma Rudana menegaskan pentingnya Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP) 2024 yang dilaksanakan di Bali.
Sudah ada 19 negara sahabat dan tiga organisasi parlemen internasional mengonfirmasi akan menjadi pemantau atau observer pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia.
Negara tidak boleh mengurangi hak rakyat dalam menjalankan kedaulatannya, harus diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk memilih sesuai hati nuraninya,
Sidang Umum AIPA dihadiri oleh sekitar 600 delegasi yang terdiri dari parlemen ASEAN anggota AIPA, perwakilan parlemen negara observer dan organisasi internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved