Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menekankan bahwa anggaran pertahanan dikelola dengan baik agar dapat menjadi investasi yang membantu peningkatan ekonomi nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Oleh sebab itu, Prabowo menghimbau Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk senantiasa mendukung peningkatan kemandirian industri pertahanan Indonesia.
Hal tersebut Prabowo sampaikan selaku Ketua Harian KKIP saat memimpin Rapat Pleno KKIP Tahun 2023 di ruang Bhineka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Kamis (3/8).
Baca juga : Pengamat: Pertemuan dengan Raffi Ahmad Berdampak Positif bagi Prabowo
“Dalam UUD 1945 pada pembukaan, menempatkan pertahanan sebagai tujuan bernegara yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini tujuan nasional,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo juga evaluasi dan rekomendasi KKIP diperlukan untuk kesepakatan pembelian alutsista. Langkah tersebut dilakukan agar setiap pembelian itu menguntungkan Indonesia dalam semua aspek.
Baca juga : PSI Dukung Prabowo Lanjutkan Kebijakan Jokowi
“Hal ini agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap kesepakatan pembelian alutsista,” imbuhnya.
Adapun Rapat Pleno 2023 ini bertujuan sebagai persiapan untuk laporan kepada Presiden RI selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP yang akan diselenggarakan pada akhir Tahun 2023.
Melalui rapat itu, Prabowo juga melakukan dialog interaktif dengan para peserta seperti pelaku Industri pertahanan dan pengguna alutsista maupun pejabat terkait untuk mengetahui kesiapan dan kendala dalam mengimplementasikan arahan-arahan dari Presiden Jokowi.
Turut hadir pada Rapat Pleno KKIP Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Wakasad Letjen TNI Agus Subiyanto, Wakapolri Komjen Agus Andrianto. Serta Wakil Menhan M. Herindra selaku Sekretaris KKIP dan Katimlak KKIP Letjend TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto. (Z-8)
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Simak profil lengkap Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI. Fokus pada karier, pendidikan, dan visi ekonomi.
Indonesia dan Inggris luncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London. Fokus pada penghapusan hambatan nontarif dan investasi energi bersih.
INDONESIA dan pemerintah Inggris meluncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London, Inggris, Senin (19/1) waktu setempat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved