Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI akan meluncurkan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang terbagi dari lima tema. IKP ini lebih detail ketimbang yang sebelumnya diluncurkan pada akhir 2022 lalu.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menguraikan, lima IKP yang bakal segera diluncurkan meliputi politik uang, netralitas ASN, politisasi SARA, kampanye di media sosial, dan pemilu luar negeri.
"IKP tematik ini untuk menjawab beberapa hal yang belum mampu ter-cover secara detail dalam IKP besar di 2022," kata Lolly di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (3/8).
Baca juga: Temukan Pelanggaran Pemilu di Media Sosial? Ini Cara Melaporkannya
Menurut Lolly, IKP tematik itu bakal dirilis sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan calon peserta pemilu maupun proses kampanye. Nantinya, IKP dirilis di provinsi dengan kerawanan masing-masing tema tertinggi.
"Bagi Bawaslu, IKP tematik ini menjadi penting untuk memudahkan kita semua memastikan berbagai potensi kerawanan bisa kita sikapi dengan strategi terbaik," jelas Lolly.
Baca juga: Penyelenggara Pemilu Dinilai tidak Transparan dan Akuntabel Kelola Anggaran Rp76 T
Menurut Lolly, IKP 2022 telah menempatkan lima provinsi dengan kerawanan tinggi secara nasional, yakni DKI Jakarta (88,95), Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04). (Tri/Z-7)
IKP Sumut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti potensi pelanggaran administratif, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), hingga praktik politik uang.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menyebutkan Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Babel dalam kategori rawan sedang.
Bawaslu diminta segera memitigasi risiko setelah meluncurkan pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menyusun indeks kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Tingginya skor IKP di Kabupaten Majalengka, idealnya diimbangi oleh anggaran yang memadai
Ada persoalan lokal di Papua seperti pemilu dengan menggunakan sistem noken yang dibutuhkan pengawasan optimal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved