Komisi I Pertanyakan Rencana Jokowi Evaluasi Perwira TNI di Jabatan Sipil

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta menjelaskan maksud rencana evaluasi perwira TNI di jabatan sipil. Kepala Negara menyatakan hal itu saat merespons soal penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami meminta penjelasan lebih utuh, konteks evaluasi yang dimaksud Presiden ini seperti apa? Apalagi ada pernyataan 'semua akan dievaluasi' ini maksudnya bagaimana? Harus jelas dulu di situ," kata anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melalui keterangan tertulis, Selasa, (1/8).

Christina menuturkan jika evaluasinya menyangkut pos penempatan perwira TNI pada jabatan sipil, akan menyangkut revisi undang-undang. Sebab, penempatan jabatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Baca juga: Peraturan Militer Didesak Direvisi, Pejabat TNI Bekerja di Instansi Lain Harus Diberhentikan

Pada Pasal 47 UU TNI disebutkan ketentuan prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, dan Sandi Negara. Lalu, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

"Apakah konteks pos penempatan yang mau dievaluasi? Maka tentunya kita membutuhkan penjelasan yang lebih utuh mengenai hal ini agar tidak menimbulkan polemik atau pertanyaan," ujar politikus Golkar itu.

Baca juga: Jokowi Dinilai tidak Berpihak pada Pemberantasan Korupsi

Sebelumnya, Presiden Jokowi merespons soal penetapan tersangka Henri Alfandi. Dia menegaskan akan mengevaluasi penempatan perwira tinggi yang menduduki jabatan sipil.

"Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya," ujar Jokowi, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.

(MGN/Z-9)