Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Aparatur Sipil Negara (KASN) mengaku sudah menindaklanjuti pengaduan yang dilayangkan dr. Anton Toni Mote terkait jabatan Direktur RSUD Dok II Jayapura yang beberapa waktu lalu jadi polemik karena diduga 'diambil' secara sepihak dan sewenang-wenang oleh pihak tertentu. Diduga proses pemberhentian dr. Anton Mote dari jabatan Direktur RSUD Dok II Jayapura dilakukan dengan cara-cara kotor, melanggar aturan dan sarat muatan politik.
"Yang pasti kami sudah proses melalui rapat internal KASN dengan para pihak Minggu lalu, ada BKN juga. Dan sekarang kami sedang berproses dengan verifikasi ke Pemprov Papua juga agar duduk soalnya jadi jelas dan keputusan yang dikeluarkan juga tepat," ungkap Komisioner KASN Agustinus Fathem kepada wartawan, Jumat (28/7).
Dia menyebut rekomendasi KASN bisa saja mengembalikan dr. Anton Mote pada jabatan semula atau setara di Provinsi Papua. Meski demikian pihaknya masih mencermati putusan Tata Usaha Negara menyusul adanya gugatan yang dilayangkan Anton terhadap SK PLH Gubernur Papua yang memberhentikan dia dari jabatan sebagai Direktur RSUD Dok II Jayapura.
Baca juga: KASN Didesak Kembalikan Jabatan Anton Tony Mote di RSUD Dok II Jayapura
Intinya sudah dirapatkan dan kami sekarang sedang menunggu keputusan PTUN karena yang bersangkutan melakukan gugatan ke TUN untuk jadi rujukan kami juga nanti saat mengeluarkan rekomendasi. Jadi kita tunggu saja proses di TUN akan seperti apa," ungkap Fathem.
Sementara itu melalui kuasa hukumnya, dr. Anton Toni Mote menegaskan KASN tidak perlu menunggu putusan TUN untuk mengeluarkan rekomendasi karena obyek gugatan di TUN tidak terkait rekomendasi KASN tetapi SK PLH Gubernur.
Baca juga: Pj Bupati Intan Jaya Abaikan Teguran Kemendagri terkait Mutasi
"Yang jadi obyek gugatan di TUN itu bukan rekomendasi KASN tetapi SK PLH Gubernur, jadi jangan juga KASN tunggu itu. KASN punya tugas keluarkan rekomendasi atas aduan klien kami," pungkas kuasa hukum dr. Anton Toni Mote, Jeffry Yuliayanto Waisapi. (Z-7)
Adapun koordinat gempa berada pada 2.52 Lintang Selatan (LS) dan 141.95 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman 10 km.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua menyiapkan anggaran Rp1 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi jalan selebar 4,5 meter yang dulu rusak kini telah teraspal mulus dan dilengkapi bahu jalan beton selebar 1 meter di kedua sisi sehingga meningkatkan faktor keamanan bagi pengguna jalan.
BWH Hotels membuka Best Western Sagita Hotel Jayapura di Papua, Indonesia. Hotel ini menawarkan pengalaman menginap modern dengan sentuhan budaya Papua.
Sebanyak 150 pelajar di Wamena, Jayawijaya, mendapatkan pelatihan Teknologi Telekomunikasi Palapa Ring Timur pada Selasa (7/5) kemarin
INDONESIA saat ini pemerintah Indonesia tengah membangun tata kelola ekosistem mangrove.
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved