Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPD Partai Golkar Jabar MQ Iswara menegaskan, seluruh pengurus DPD solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Iswara membantah ada dorongan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di internal Partai Golkar.
Ia mengatakan, isu munaslub hanya dihembuskan oleh pihak di luar Golkar yang tak ingin melihat partai berlambang pohon beringin ini menang di Pemilu 2024. "Sampai hari ini para Ketua DPD Golkar provinsi bahkan kabupaten/kota se Indonesia itu masih solid dalam Kepemimpinan Airlangga Hartarto," kata MQ Iswara dalam keterangannya, Rabu (26/7).
Iswara menegaskan, ia bersama pengurus DPD Golkar tingkat I dan II seluruh Indonesia masih menjunjung tinggi hasil keputusan Munas 2019 dan Rapimnas 2021, yakni, taat pada keputusan Airlangga terkait calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Ia mengingatkan, jika ada pihak yang sudah ‘ngebet’ ingin menjadi ketua umum, silakan berkontestasi pada Munas 2024 tahun depan. "Silahkan saja yang ingin maju, tapi nanti desember akhir tahun 2024 sesuai dengan jadwal," tegas Iswara.
Baca juga: Bamsoet: Dukungan Kepada Airlangga tergantung Situasi Partai
Ia juga mengingatkan, pemegang suara dalam Munas adalah DPD Golkar Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sampai saat ini, pemilik suara sah munas Golkar solid dan tidak mengalami gejolak untuk mengusulkan munaslub. Bahkan, soliditas itu ditunjukkan saat rakernas pada Juni lalu.
"Hasil rakernas kemarin kita merekomendasikan Ketum Golkar untuk menjadi Capres atau Cawapres dan kita menyerahkan semua kewenangan kepada ketum untuk melakukan komunikasi dengan partai politik atau koalisi partai," kata Iswara.
Sekretaris DPD Golkar Jabar ini juga memuji kepemimpinan Airlangga yang rajin turun ke bawah menyapa kader langsung dan mengagumi sosok Airlangga sebagai pekerja keras, baik di partai maupun di kabinet Presiden Jokowi.
Baca juga: Bambang Soesatyo Siap Maju Jadi Ketua Umum Golkar di 2024
Iswara mencatat sepanjang Juni 2023, Airlangga bahkan sudah mengunjungi sejumlah daerah di Jawa Barat. Antara lain di Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Bandung. Itu hanya di satu provinsi, padahal menurutnya, kegiatan Airlangga juga diperuntukkan bagi kader di wilayah lain di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatra Barat Khairunas menegaskan seluruh DPD di Indonesia solid mendukung kepemimpinan Airlangga. Ia menuturkan, Golkar adalah partai besar yang tidak mudah terprovokasi dengan berita atau isu soal musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
"Kalau soal masalah di kubu Golkar, saya rasa itu cuma masalah kecil. Golkar adalah partai besar dan terorganisasi, tidak mudah di provokasi dengan berita-berita seperti ini,” tutur Ketua DPD Golkar Sumbar dalam keterangan, Rabu (26/7).
Baca juga: Airlangga Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan untuk Kemakmuran Kawasan
Menurutnya, Airlangga adalah sosok yang menjunjung tinggi hukum. Kehadiran Airlangga di Kejaksaan Agung juga sebagai bentuk sikap yang sangat menghormati hukum dari Ketum Golkar. Terlebih, tugas Airlangga yang menjabat sebagai Menko Perekonomian bukan tugas yang mudah.
Ketua DPD Sumbar ini justru memberi hormat yang tinggi pada Airlangga yang sudah membuktikan diri menjalankan amanah dengan sangat baik sebagai Menko Perekonomian.
"Harus diingat bahwa Bapak Airlangga Hartarto adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dan kapasitas sangat besar untuk memimpin partainya dan memiliki kemampuan berfikir untuk memimpin sebuah negara besar yang sangat kompleks,” tegas Khairunas.
Bupati Solok Selatan ini menegaskan seluruh kader Golkar di wilayah Sumbar mendukung penuh kepemimpinan Airlangga Hartarto. Baik sebagai Ketum Golkar, Menko Perekonomian, dan bakal capres atau cawapres dari partai berlambang pohon beringin.
“Harus diakui, kita sulit mencari pemimpin yang kapasitas kemampuannya seperti Pak Airlangga,” ujarnya. (RO/S-3)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved