Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tren survei penilaian integritas (SPI) 2022 merosot dari 2021. Penurunan itu akibat pejabat publik yang omong doang (omdo) soal melawan rasuah.
"Banyak komitmen yang omong kosong saja. Banyak pimpinan lembaga (bilang) kami berantas korupsi, tapi di lapangan tidak ada yang berubah," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam sosialisasi SPI 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, (25/7).
Pahala mengatakan hal itu tercermin dalam hasil SPI 2022. Sebab, masyarakat dilibatkan langsung dalam mengisi survei tersebut ihwal pengalamannya menerima pelayanan dari pemerintah.
Baca juga :
"Kalau memburuk, (bisa dianalisis) artinya apa, di mana memburuknya. Kalau di pengadaan barang dan jasa, artinya korupsi makin parah," ujar dia.
Baca juga :
Analisis serupa juga bisa diterapkan di sektor jual beli jabatan. Skor yang buruk menandakan masih ada gratifikasi.
"Diributkan saja, jadi bukan berdasarkan informasi atau kasus, tapi data. Kan jadi bahan yang enak buat masyarakat untuk mengkritik tapi lebih rasional," tutur Pahala. (MGN/Z-8)
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Keberadaan dua instansi itu diharap bisa memaksimalkan fungsi transparansi, sampai akuntabilitas penyelenggaraan haji di Indonesia.
Permintaan keterangan ditujukan untuk membuat kasus ini semakin terang. KPK tengah berupaya menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
Asep enggan memerinci pom bensin mana saja yang ditemukan selisih data. Menurut dia, selisih ini membuat negara merugi.
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
AMNESTI yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dinilai merupakan puncak gunung es masalah fundamental di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved