Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tren survei penilaian integritas (SPI) 2022 merosot dari 2021. Penurunan itu akibat pejabat publik yang omong doang (omdo) soal melawan rasuah.
"Banyak komitmen yang omong kosong saja. Banyak pimpinan lembaga (bilang) kami berantas korupsi, tapi di lapangan tidak ada yang berubah," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam sosialisasi SPI 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, (25/7).
Pahala mengatakan hal itu tercermin dalam hasil SPI 2022. Sebab, masyarakat dilibatkan langsung dalam mengisi survei tersebut ihwal pengalamannya menerima pelayanan dari pemerintah.
Baca juga :
"Kalau memburuk, (bisa dianalisis) artinya apa, di mana memburuknya. Kalau di pengadaan barang dan jasa, artinya korupsi makin parah," ujar dia.
Baca juga :
Analisis serupa juga bisa diterapkan di sektor jual beli jabatan. Skor yang buruk menandakan masih ada gratifikasi.
"Diributkan saja, jadi bukan berdasarkan informasi atau kasus, tapi data. Kan jadi bahan yang enak buat masyarakat untuk mengkritik tapi lebih rasional," tutur Pahala. (MGN/Z-8)
WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved