Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tren survei penilaian integritas (SPI) 2022 merosot dari 2021. Penurunan itu akibat pejabat publik yang omong doang (omdo) soal melawan rasuah.
"Banyak komitmen yang omong kosong saja. Banyak pimpinan lembaga (bilang) kami berantas korupsi, tapi di lapangan tidak ada yang berubah," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam sosialisasi SPI 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, (25/7).
Pahala mengatakan hal itu tercermin dalam hasil SPI 2022. Sebab, masyarakat dilibatkan langsung dalam mengisi survei tersebut ihwal pengalamannya menerima pelayanan dari pemerintah.
Baca juga :
"Kalau memburuk, (bisa dianalisis) artinya apa, di mana memburuknya. Kalau di pengadaan barang dan jasa, artinya korupsi makin parah," ujar dia.
Baca juga :
Analisis serupa juga bisa diterapkan di sektor jual beli jabatan. Skor yang buruk menandakan masih ada gratifikasi.
"Diributkan saja, jadi bukan berdasarkan informasi atau kasus, tapi data. Kan jadi bahan yang enak buat masyarakat untuk mengkritik tapi lebih rasional," tutur Pahala. (MGN/Z-8)
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK mendalami dugaan korupsi Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, yang menggunakan perusahaan penukaran valuta asing untuk menyamarkan uang Rp2,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved