Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra berharap pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diimplementasikan dan dipraktikan oleh para punggawa dan pembantunya. Presiden Jokowi menegaskan agar masyarakat tidak saling bertengkar karena perbedaan pandangan politik. Hal itu disampaikan Jokowi saat Acara Harlah ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-25 di Solo, Minggu (23/7).
“Beliau seringkali menyampaikan imbauan tapi yang kita harapkan bukan hanya sebatas imbauan. Apa yang disampaikan oleh beliau dicontohkan dulu, diberikan teladan dan para punggawa atau para pembantunya di kabinet bagaimana bisa menghormati dan menghargai perbedaan pandangan satu sama lain,” terang Herzaky, di Jakarta, Senin (24/7).
Termasuk, sambungnya, dalam konteks pilihan politik. Herzaky mengatakan saat pemerintahan dikritik, pembantu presiden yakni menterinya merespons kritik dengan keras. Hal itu menurutnya sebaiknya tidak dilakukan para pejabat publik.
Baca juga : Presiden Bantah Bahas Perjodohan Anies-Cak Imin saat Bertemu Surya Paloh
“Pada saat beliau dikritik, disajikan data dan fakta seharusnya mencoba untuk diresapi, didengarkan, dipelajari benar atau tidak. Bukan malah kemudian (pembantu presiden) mengatakan kampungan, menekan, menjatuhkan, merendahkan ini-kan kata-kata yang sangat offensive disampaikan oleh pejabat publik atau pembantu presiden,” terangnya.
Pernyataan presiden, menurutnya harus dihormati dan implementasikan oleh orang-orang di pemerintahan sehingga apa yang diucapkan tidak berkebalikan dengan situasi di lapangan. Situasi itu, tegasnya, tidak sehat bagi demokrasi.
“Kita hargai dan kita tunggu kenyataan di lapangan. Jangan beliau berkata manis di publik, tapi para pembantunya melakukan hal berkebalikan. Katakanlah (ada) calon presiden (capres) yang memperjuangkan harapan rakyat menginginkan perubahan kemudian masih terus diganggu dan dicekal. Ini hal yang kontradiktif,” imbuhnya.
Baca juga : Menhan Prabowo Subianto Respons Mundurnya Menko Mahfud MD
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk tidak bertengkar hanya karena perbedaan pilihan politik.
Menjelang pemilihan presiden 2024, Jokowi meminta masyarakat tidak menyebar ujaran kebencian ataupun hoaks. Keterbelahan akibat perbedaan pilihan politik menurut Jokowi, eksesnya dirasakan bahkan setelah pemilu selesai.
“Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Wong yang di atas saja ketua-ketua partai sering makan-makan bareng, capres-capres itu ngopi bareng, lah kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan?,” ujar Jokowi.(Ind/Z-7)
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) instruksikan kader Demokrat perkuat gotong royong & bantu rakyat melalui Safari Ramadan 2026 di Dapil VII Jawa Timur.
KETUA DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan Keluarga Besar Rumah Aspirasi Mujiyono (RAM).
Partai Demokrat gelar buka bersama di Jakarta.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Langkah Partai Demokrat yang memberikan sinyal dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kini disoroti.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved