Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai pandangan dan dukungan pribadi politisi PDIP Budiman Sudjatmiko kepada Prabowo Subianto sebagai suatu hal yang lumrah. Terlebih sejauh ini nama Menteri Pertahanan RI menjadi kandidat kuat dengan mendominasi sejumlah hasil survei Pemilu 2024.
“Apa yang disampaikan Budiman itu wajar-wajar saja, karena memang mengatakan Prabowo calon kuat ya memang kuat. Apa indikator Prabowo kuat, karena dalam survei selalu yang tertinggi,” kata Ujang dalam keterangannya, Sabtu (22/7).
Ujang meyakini jika penyataan itu diutarakan secara gamblang oleh eks aktivis 98 itu. Hal itu juga menurut Ujang sudah selaras dengan rasionalitas Budiman.
Baca juga : Dipecat PDIP, Gerak Persatuan Nasional Beri Dukungan Moril untuk Budiman
“Jadi ya Budiman dengan rasionalitasnya mengatakan itu. Terkait dengan komentar dia mendukung Prabowo apakah ini sama dengan memberikan dukungan, iya, secara tersirat dan tersurat,” ungkap Ujang.
Prabowo belakangan ini sedang mendapat ‘angin segar’ dari beberapa tokoh politik nasional. Selain didukung penuh oleh partainya, belum lama ini, menteri terbaik dan andalan Presiden Joko Widodo itu juga seringkali menerima dukungan dan kunjungan dari kader partai lain, termasuk PDIP.
Selain mendapatkan dukungan dan kunjungan dari tokoh politik dan aktivis, Prabowo juga selama ini terus menguatkan personanya sebagai figur yang ingin melanjutkan program dan kebijakan Presiden Jokowi, yaitu hilirisasi dan pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.
Baca juga : Budiman Sudjatmiko Belok ke Prabowo, PDIP Tak Merasa Kehilangan
Menurutnya dengan memperkuat proses hilirisasi dan dilakukan di dalam negeri, Indonesia akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan berimbas pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, Ujang menggarisbawahi bahwa Prabowo memiliki kapasitas menjadi suksesor dari Presiden Jokowi di masa yang akan datang. Selain itu, dengan keluarnya pernyataan dari Budiman tersebut, menyiratkan adanya dukungan yang besar dari salah satu kombatan partai PDI Perjuangan itu.
“Jadi kalau punya potensi Prabowo jadi suksesornya Jokowi ya mungkin saja, dan itu sudah diprediksi oleh aktivis 98 tersebut,” pungkas Ujang. (Z-5)
Rumah Produksi Gizi akan membantu masyarakat Bogor, Jawa Barat, untuk bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
Budiman sendiri telah diperintah Prabowo untuk mensinkronkan program bansos.
Budiman menepis akan ditempatkan di bagian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dia menekankan hanya ditugaskan menangani daerah yang mengalami ketimpangan.
PARTAI Golongan Karya (Golkar) memberikan surat instruksi ke kader Partai Golkar, Jusuf Hamka alias Babah Alun dalam Pilkada DKI Jakarta.
Prabowo Subianto gandeng LAN mengkaji penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40.
Prabowo bisa menambahkan fungsi kementerian yang sudah ada
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved