Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kejaksaan dapat menggunakan kewenanganya secara profesional. Ia menegaskan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan sangat besar.
"Kewenangan besar harus dimanfaatakn secara benar, harus dimanfaatkan secara profesional," ujar Presiden Jokowi saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, di lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan, Jalan Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).
Presiden menekankan sebanyak dua kali, bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan yang besar. Ia mencontohkan seperti kewenangan penyidikan, penuntutan, perampasan, dann pengambilan aset.
Baca juga: Hari Kejaksaan Nasional : Sejarah dan Temanya
"Kita tahu kewenangan Kejaskaan itu sangat besar, sekali lagi kewenangan kejaksaan itu sangat besar," tuturnya.
Untuk itu, ia ingin Kejaksaan dapat menggunakan kewenanganya secara bertanggung jawab. Disamping itu, Presiden mengaku senang dengan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Korpas Adhyaksa.
Baca juga: Mengenal Perbedaan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan Tinggi
"Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksana mencapai 75,3 persen pada 2022. Sekarang di Juli 2023 tingkat kepercyaan terhadap kejakaan 81,2 persen. Ini samgat tinggi," jelasnya. (Z-3)
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Mereka ialah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa.
KPK kini mendalami alasan keberadaan kendaraan dinas Pemkab Toli Toli di rumah Albertinus. Ada barang bukti lain yang juga disita penyidik.
KETUA Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya KH Ahmad Yazid Basyaiban atau Gus Yazid ditangkap di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (23/12) pukul 22.30 WIB oleh penyidik gabungan Kejaksaan
ICW menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) jaksa di Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Menurut ICW reformasi di tubuh Kejaksaan lemah.
Sebelumnya, pada 18 Desember 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Ade Kuswara bersama sembilan orang lainnya dalam OTT.
Firli Bahuri menilai jaksa berperan penting dalam memerangi tindak koruptif di Indonesia.
Presiden meminta kualitas SDM kejaksaan ditingkatkan karena ia masih menemukan oknum yang mempermainkan hukum.
Presiden senang kepercayaan masyarakat meningkat terhadap kinerja kejaksaan. Namun harus waspada.
Berikut deretan jaksa yang terjerat dalam kasus hukum.
Presiden peringatkan jangan ada jaksa ataupun aparat penegak hukum lainnya yang mempermainkan hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved