Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai bisa menjadi 'bom waktu' bagi internal partai. Pimpinan parta berlambang pohon beringin kuning itu dinilai perlu menjalankan rekomendasi Dewan Pakar Golkar, termasuk menggelar musyawarah luar biasa (munaslub).
"Bola rekomendasi Dewan Pakar sejatinya tidak menggelinding di ruang hampa. Berbagai desas-desus yang mengemuka di ruang publik yang mengaitkan kasus-kasus tersebut kepada figur Airlangga," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar periode 2015-2016, Yorrys Raweyai, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).
Nama Airlangga disebut-sebut dalam berbagai kasus dugaan korupsi. Seperti perkara penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) hingga ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Baca juga: Ridwan Hisjam Tegaskan tidak Ada Niatan Dorong Airlangga Mundur dari Ketum Golkar
Dia menilai isu negatif kepada pimpinan partai akan berakibat fatal terhadap konsolidasi partai dalam menyongsong Pemilu 2024. Golkar dinilai harus melakukan terobosan untuk memastikan suaranya tidak merosot signifikan.
"Sementara mempertahankan situasi saat ini, hanya mengorbankan kepentingan partai secara keseluruhan," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2015-2016 itu.
Tak hanya itu, posisi Golkar semakin berat dalam kontestasi politik karena nama Airlangga tak diperhitungkan dalam perebutan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.
"Karena itu, boleh jadi, dalam beberapa waktu ke depan, kegagalan Airlangga dalam mewujudkan rekomendasi tersebut akan menjadi 'bom waktu' yang meledak setiap saat. Atas dasar itulah publik menanti gerakan-gerakan 'penyelamatan' baru seperti fenomena yang terjadi sebelumnya," kata dia.
Baca juga: Soal Capres, Airlangga Mengaku Komunikasi Intens dengan Partai Lain
Yorrys mengatakan dalam kalkulasi politik, upaya Golkar mengampanyekan Airlangga sebagai capres atau cawapres sejauh ini tidak berdampak efektif bagi elektabilitas partai. Sebaliknya, konsolidasi internal di tengah kesiapan partai mengikuti kontestasi semakin terhambat.
Yorrys menilai desakan melaksanakan munaslub dengan cara elegan dan damai menjadi pertimbangan logis.
"Sebagai partai modern, Golkar sejatinya cukup terbiasa dengan pergolakan dan menyelesaikan persoalannya secara baik," kata dia. (Medcom/Z-6)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved