Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
KEPALA Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah tidak diam dalam upaya membebaskan Pilot Maskapai Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens yang kini disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Moeldoko menyebut ada dua pendekatan yang dilakukan.
"Oh tidak (diam), ada pendekatan pendekatan diplomasi soft pendekatan, soft approach-nya (pendekatan lunak), ada hard approach-nya (pendekatan keras)," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7).
Seperti dilaporkan, KKB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya, memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023 pada pemerintah RI untuk membebaskan Philip. Selain itu, mereka juga menyampaikan beberapa tuntutan antara lain pengakuan atas kemerdekaan Papua. Moeldoko menuturkan pemerintah telah mengerahkan TNI/ Polri untuk pembebasan pilot Philip yang mana itu bagian dari hard approach.
Baca juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Presiden: Kita Kedepankan Negosiasi
"Masing-masing sudah tahu mana melaksanakan perannya, kepolisian melaksanakan peran seperti apa, TNI melaksanakan peran seperti apa kementerian, melaksanakan peran seperti apa. Ada jalur-jalur yang ditempuh," terangnya.
Sedangkan pendekatan lunak yang ia maksud adalah melalui komunikasi politik. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah Selandia Baru, yang merupakan negara asal Philip, meminta agar upaya pembebasan warga negaranya berjalan baik. Begitu pula, imbuh Moeldoko, para personil yang ditugaskan membebaskan sandera terus memperhatikan dinamika di lapangan. TNI, menurut Moeldoko, dalam operasi ini, tidak boleh bergerak gegabah. Sebab itu, berpotensi menimbulkan korban.
Baca juga: Panglima TNI tak Mau Gunakan Senjata Bebaskan Pilot Susi Air
"Jadi kita juga akan melihat dinamika lapangannya, kalau tentara nanti ngawur memunculkan korban kan repot juga. Harus dikalkulasi dengan sebaik-baiknya tidak boleh ada tindakan- tindakan yang gegabah," paparnya. (Ind/Z-7)
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa penyalahgunaan kekusaan merupakan dosa besar. Itu disampaikan menyinggung oknum penguasa.
Kantor Staf Presiden melalui Indonesia Future Network mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas krisis energi dan iklim.
Tidak ada cara-cara instan dalam membina atlet. Karena itu, harus ada keberlanjutan pembinaan yang menyeluruh dan usaha-usaha yang gigih dari seluruh pihak.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menolak menanggapi perihal disebutnya nama puteri dan menantu Jokowi di persidangan kasus tambang.
Moeldoko memastikan bahwa pembangunan IKN sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
KEPALA KSP memberikan arahan kepada Asosiasi Kratom Afilisiasi (AKA) Indonesia untuk segera melakukan konsolidasi dengan pihak berkepentingan lain terkait bisnis kratom.
Mobil tersebut akan diprioritaskan dulu bagi pejabat di tingkat pusat. Sedangkan, untuk pejabat daerah belum dipastikan.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved