Jelang Pileg 2024, MKD Minta Kepolisian dan Kejaksaan Berhati-hati Memproses Aduan Palsu

KETUA Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun penegakan hukum perlu dilakukan secara bijak. Apalagi kepada masyarakat yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR dalam Pileg 2024. 

Menurut Adang, penting memberikan sosialisasi mengenai hak imunitas wakil rakyat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebab, banyak aduan yang masuk ke MKD DPR dari anggota DPRD atas pemberian sanksi pidana setelah mereka memberikan pengawasan ketat terhadap mitra kerja. 

“Ada tiga hal yang kami sampaikan, yakni terkait masalah etika, nomor polisi khusus dewan atau TNKB, dan yang paling penting penekanan tadi mengapa kita mengundang kejaksaan dan Polri. Karena, menjelang tahun 2024 ini kita mengharapkan masalah-masalah penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya untuk teman-teman kita yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR,” papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sosialisasi di Gedung Banggar DPRD, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (3/7).

Adang menegaskan, agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan seksama. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, dirinya mempersilakan aparat untuk memproses lebih lanjut secara hukum.

Baca juga: MKD DPR Minta Aparat Hati-Hati Proses Laporan Palsu Bacaleg

Selain itu, lanjut Adang, pihak kepolisian dan kejaksaan harus berhati-hati dalam memproses laporan terhadap anggota dewan dan bakal calon legislatif (bacaleg). Sebab, modus menjatuhkan lawan politik dengan laporan palsu sengaja dibuat dan menyebarluaskannya melalui media.

"Tolong berhati-hati dalam proses laporan dugaan pelanggaran anggota dewan, karena sudah mulai marak surat kaleng yang isinya menyudutkan lawan politik. Khususnya dalam kontestasi Pemilu yang semakin dekat" ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua MKD DPR: Hak Imunitas DPR Penting dalam Koridor Negara Hukum

Sosialisasi ini diselenggarakan setelah sebelumnya, MKD DPR menyelenggarakan pertemuan dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung untuk menyepakati sikap atas banyaknya aduan terkait Pileg 2024. (Z-10)

#MIA