Sekjen GPK Apresiasi Gebrakan Kapolri Dua Tahun Terakhir

SEJUMLAH gebrakan yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama dua tahun memimpin Korps Bhayangkara patut diapresiasi.

Pasalnya, slogan Presisi alias Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan, berhasil menyerap aspirasi, masukan, saran, kritikan dan keluhan masyarakat.

Demikian disampaikan Sekjen PP Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) M Thobahul Aftoni pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara yang diperingati setiap 1 Juli, melalui keterangan tertulisnya, hari ini.

Baca juga: HUT Ke-77 Bhayangkara, 1.294 personel Polri dan Polda Metro Naik Pangkat

"Polri merupakan lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam memelihara stabilitas politik, menjaga keamanan, menjaga ketertiban umum, serta sebagai pelayan dan pengayom masyarakat," kata Ketua Bidang Pemuda dan Mahasiswa DPP PPP ini.

Toni, biasa ia disapa, menyampaikan sejumlah gebrakan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dimulai dari pembenahan di tubuh internal Polri dan mengubah pola pelayanan institusi Polri yang menyesuaikan perubahan zaman.

Pertama, Polri melakukan terobosan pelayanan publik yakni pengurusan SIM dan STNK secara online.

"Dengan sistem tersebut, pelayanan jadi mudah diakses masyarakat dan diselesaikan lebih cepat dengan mengandalkan pemanfaatan teknologi dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang serba manual," ujarnya.

Kedua, sistem penilangan elektronik (electronic traffic law enfercement/ETLE). Diberlakukannya sistem ini setidaknya bisa memutus mata rantai tilang damai di jalanan.

Selain itu, sistem ini efektif mengurangi kemacetan di tengah semakin padatnya lalu lintas di kota-kota besar.

Baca juga: 22 Perwira Tingg Polri Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara, Ini Daftarnya

Ketiga, aplikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Presisi. Sistem ini mewujudkan transparansi dan penanganan keluhan masyarakat secara luas sehingga masyarakat dengan cepat menyampaikan pengaduan secara online tanpa harus datang ke kantor atau tatap muka.

Keempat, polisi virtual (virtual police), untuk menertibkan maraknya penyebaran konten hoaks dan unsur SARA pada berbagai platfom media sosial menjelang tahun politik 2024.

Toni menilai dari berbagai gebrakan program itu pada penghujung 2021 institusi Polri mampu meningkatkan kepercayaan publik yaitu 80,2%.

"Meski pada penghujung 2022 indeks kepercayaan masyarakat merosot di angka 53% karena berbagai persoalan internal anggota Polri, indeks kepercayaan publik pada Polri kembali meningkat pada April 2023 yaitu 73,2% berdasarkan hasil Survei Indikator Politik Indonesia," terangnya.

Itu bisa dicapai antara lain lain karena kemampuan Polri mengungkap beberapa kasus besar seperti pemberantasan perjudian konvensional dan online, narkoba, dan memaksimalkan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Hingga Juni 2023 misalnya, Polri berhasil meringkus 494 pelaku TPPO dan menyelamatkan 1.553 korban TPPO di seluruh Indonesia," tutup Toni. (RO/S-2)