KPU Bantah Ada Ego Sektoral

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI membantah adanya ego sektoral penyelenggara pemilu terkait akses sistem informasi pencalonan anggota parlemen.

Komisioner KPU RI Idham Holik menyatakan KPU berkomitmen memberikan akses apabila ada temuan pengawasan atau laporan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait daftar bakal caleg.

“KPU berkomitmen memberikan akses informasi yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pencalonan,” terang Idham kepada Media Indonesia, Senin (26/6).

Idham juga mengemukakan KPU akan patuh dengan aturan pencalonan seperti UU Keterbukan Informasi Publik dan UU Perlindangan Data Pribadi.

“Sebagai sesama penyelenggara Pemilu, sebagai satu kesatuan fungsi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 7 Tahun 2017, KPU berkomitmen mendukung tugas dan kewajiban Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan,” tegasnya.

Diketahui, KPU dan Bawaslu diminta menurunkan ego sektoral masing-masing. Permintaan itu menyusul keluhan Bawaslu kepada KPU terkait akses sistem informasi pencalonan anggota parlemen.

"Harapannya, dapat membangun dialektika untuk menemukan sintesa ketika terjadi perbedaan pemahaman antar penyelenggara yang saling berlawanan," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita kepada Media Indonesia, Jumat, 23 Juni 2023.

Menurut dia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu cukup mewakili amanat kepada dua penyelenggara pemilu untuk berkoordinasi. Ego sektoral antarpenyelenggara pemilu, lanjutnya, dapat diminimalkan dengan membangun kelekatan melalui pendekatan kultural. (Z-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama