Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan tengah mengusut dugaan pelanggaran deklarasi relawan Ganjar Pranowo yang diduga libatkan anak sekolah dasar (SD) di Lampung.
“Lagi diproses jadi ini apakah termasuk dalam pelanggaran hukum lainnya atau tidak masih dalam proses,” ungkap Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Minggu (11/6).
Bagja menerangkan dari keterangan saksi, deklarasi Ganjar dilakukan sebelum anak-anak SD tersebut muncul. Bagja menyebut hingga saat ini pihaknya masih menelusuri apakah lokasi deklarasi Ganjar merupakan lingkungan sekolah atau bukan.
Baca juga: Ganjar Pranowo Diharapkan Teruskan Tugas Jokowi
“Tempat (deklarasinya) itu tempat apa? Kalau ini lingkungan sekolah ya gak boleh. Indikasinya ada, terhadap sekolahnya, kalau terbukti. Kita gak bisa sampaikan dulu,” ujar Bagja.
Bagja mengaku sejauh ini dugaan pelanggaran atas pelibatan lingkungan pendidikan untuk kampanye termasuk pada pelanggaran administratif. Artinya, pelanggaran tersebut tak bisa dikaitkan dengan calon presidennya yang diusung.
Baca juga: Novel Bamukmin Siap Dukung Ganjar Pranowo, Ini Syaratnya
“Susah, kalau pelanggaran ya pelanggaran administratif,” tutur Bagja.
Bagja mengaku pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
“Sudah, kami berkoordinasi soal pelibatan anak dalam kegiatan politik. Prinsipnya kami harus mendengar semua pihak. Kami harus lakukan penyelidikan semua pihak yang berkaitan. Kita akan periksa,” ucapnya.
Sebelumnya, deklarasi relawan calon presiden RI Ganjar Pranowo diduga melibatkan anak-anak SD di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Dugaan tersebut timbul karena adanya unggahan foto di media sosial yang memperlihatkan adanya siswa SD.
Selain itu acara deklarasi tersebut diduga melibatkan guru di sekolah dasar yang sekolahnya digunakan menggelar deklarasi untuk menjadi panitia. Deklarasi relawan Ganjar Pranowo ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 lalu.
Menanggapi kejadian viral itu Bawaslu Provinsi Lampung menerjunkan tim untuk melakukan investigasi kebenaran foto tersebut. Namun Bawaslu mengaku memiliki kendala dalam mengungkap dugaan pelanggaran yang melibatkan anak-anak. (Z-10)
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebelum menyebut Gerindra dan PDIP sebagai kakak beradik, Prabowo terlebih dahulu menyinggung semboyan dari Presiden ke-1 RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved