Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan akan ada partai politik yang menyatakan dukungan terhadap PDIP, pada Jumat (9/6).
"Hari Jumat nanti akan ada satu dukungan dari partai politik yang akan semakin mempercepat pergerakan dari Pak Ganjar Pranowo," ujar Hasto di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).
Hasto menuturkan partai politik yang akan menyatakan dukungan itu memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam hal komunikasi politik dan daya jangkau yang luas.
Baca juga: Jokowi Harus Jelaskan Riak Politik yang Membahayakan Bangsa
"Ada partai yang punya suatu daya unggul di dalam menjalankan apa yang Pak Presiden sampaikan kemarin, yakni komunikasi politiknya harus baik, daya jangkauannya harus luas," tutur Hasto.
Ia pun menjelaskan bahwa masing-masing partai politik yang rutin menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan seperti PPP, PAN, PKB, dan Golkar memang memiliki keunggulan masing-masing.
Baca juga: Megawati Bantah Tekan Jokowi Dukung Ganjar
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan PDIP sangat terbuka melakukan kerja sama politik dengan partai-partai politik lain untuk pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
"PDIP membuka pintu seluas-luasnya bekerja sama dengan partai politik, (baik) partai parlemen dan non parlemen, kami melakukan komunikasi," ujar Puan Maharani di Rakernas III PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved