Rabu 31 Mei 2023, 08:15 WIB

Maksimalkan Pencegahan Korupsi, Masyarakat Diminta jadi Mata KPK

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Maksimalkan Pencegahan Korupsi, Masyarakat Diminta jadi Mata KPK

Dok.MI
KPK meminta masyarakat menjadi pemantau agar pejabat di lingkungannya tidak 'main kotor'.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pencegahan tindakan koruptif tidak bisa dilakukan sendiri. Masyarakat harus mau menjadi pemantau agar pejabat di lingkungannya tidak berani main kotor.

"Seperti pemberdayaan masyarakat dengan informasi yang memadai untuk ikut mengawasi layanan publik, di mana korupsi pada sektor ini menimbulkan biaya sosial yang tinggi," kata Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi melalui keterangan tertulis, Rabu (31/5).

Dian menyebut masyarakat harus berani melapor ke KPK jika mempunyai informasi terkait tindakan koruptif yang dilakukan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk memaksimalkan pencegahan korupsi.

Baca juga: Di ASEAN-PAC 2023, Firli Bicara Pentingnya Pendidikan Antikorupsi

KPK juga bakal memberikan pelatihan digital kepada masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mencegah korupsi. Kontribusi masyarakat diharap meningkat jika sudah diajari.

"KPK melakukan manifestasi dalam menjalankan strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai integritas," ujar Dian.

Baca juga: Tahun 2045 Indonesia Ditargetkan Bebas Korupsi

KPK juga bakal bekerja sama dengan banyak pihak untuk memaksimalkan pendidikan antikorupsi agar masyarakat bisa ikut membantu mencegah tindakan kotor itu terjadi. Kolaborasi dengan negara di ASEAN juga dimungkinkan terjadi.

Perwakilan Transparency International Mariam Mattew menyambut baik rencana KPK untuk bekerja sama memaksimalkan upaya pencegahan korupsi. Kolaborasi yang baik dinilai penting karena tindakan kotor itu kerap menyebabkan adanya krisis ekonomi di beberapa negara.

Pemimpin negara wajib menjadi garda terdepan untuk memaksimalkan upaya pencegahan korupsi. Kepala pemerintahan juga harus menjamin masyarakat aman jika mengadukan pejabatnya.

"Pemerintah harus membuka ruang untuk melibatkan publik dalam pengambilan keputusan, mulai dari aktivis, pemilik bisnis, hingga komunitas terpinggirkan dan kaum muda. Dalam masyarakat demokratis, rakyat dapat bersuara untuk membantu memberantas korupsi dan menuntut dunia yang lebih bersih bagi kita semua," tutur Mariam. (Z-3)

Baca Juga

Antara

Demokrat Dukung Prabowo, Kans AHY Jadi Cawapres tetap Kecil

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 25 September 2023, 07:43 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masih tidak memiliki daya tawar kuat untuk...
Dok Sekretariat Presiden / Agus Suparto

Prabowo Diyakini Mampu Bawa Indonesia Hadapi Tantangan Global

👤Dero Iqbal Mahendra 🕔Senin 25 September 2023, 00:12 WIB
Prabowo Subianto dinilai banyak kalangan sebagai bakal calon presiden (capres) yang mampu membawa Indonesia menghadapi tantangan...
Ist

Hasil Survei Erick Thohir Populer di Kalangan Gen Z

👤Dero Iqbal Mahendra 🕔Senin 25 September 2023, 00:03 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Hal tersebut membuatnya Erick Thohir disukai oleh masyarakat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

MI TV

  • Presiden PKS Buka-Bukaan Soal Pasangan Amin

    Berikut petikan wawancara khusus wartawan Media Indonesia Ahmad Punto, Henri Salomo, Akhmad Mustain, dan Rifaldi Putra Irianto di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Selengkapnya

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya