Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pemimpin instansi menjadi contoh integritas di lingkungan kantor. Tindakan korupsi dijamin hilang jika pejabat paling tingginya menjadi teladan.
"Pemimpin wajib menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh integritas, profesional, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kantor," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu (28/5).
Alex mengatakan pemimpin instansi wajib mematuhi seluruh kode etik yang berlaku. Konflik kepentingan dalam menjalankan tugas juga wajib dijauhkan.
Baca juga: Monopoli Proyek di Daerah jadi Modus Utama Korupsi
Pemimpin instansi juga wajib mengetahui modus-modus kotor yang bisa membuat timbulnya konflik kepentingan. Seluruh bentuk pemberian juga wajib ditolak untuk memberikan contoh baik ke bawahan.
"Pemimpin juga harus menolak gratifikasi, memberi contoh atau keteladanan, menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari," ucap Alex.
Baca juga: Praperadilan Tidak Hentikan Penyidikan Kasus Hasbi Hasan
Alex meminta imbauan itu tidak diabaikan. Sebab, tugas pimpinan instansi tidak hanya menyelesaikan proyek, namun wajib mendidik bawahannya.
"Serta menciptakan kebijakan yang mendukung iklim antikorupsi," tegas Alex. (Z-3)
Komite beranggotakan 10 tokoh dari beragam latar belakang itu diyakini mampu memberikan analisis serta rekomendasi strategis bagi peningkatan kinerja Polri.
Bagi para profesional yang sering menjalani perjalanan bisnis, efisiensi waktu dan kenyamanan adalah hal utama yang diperhatikan. Salah satunya adalah transportasi menuju & dari bandara.
PENGAMAT politik dari Citra Institut Efriza menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengutamakan sosok profesional dalam memilih Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
Pentingnya pengawasan publik terhadap bank milik daerah agar transparansi terjaga dan target IPO terpenuhi.
Haji yang humanis, menurut Nasaruddin Umar adalah haji yang mencerminkan kepuasan batin.
Fenomena sosial yang kerap dihadapi di dunia profesional seperti isu ageism, figur kepakaran di era media sosial, dan hubungan kesejahteraan karyawan dengan ambisi perusahaan.
Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas
Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.
DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)
PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved