Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SATUAN Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) memasang plang penguasaan dan pengamanan lahan seluas sekira 53 hektare di wilayah Cipayung Jaya, Cipayung, Depok.
Baca juga: Satgas BLBI Berhasil Kembalikan Aset Senilai Rp28 Triliun
Lahan itu adalah milik PT Tjitajam. Penguasaan fisik itu dilakukan, Rabu (17/5). Aparat keamanan mengawal ketat pemasangan plang. Sempat terjadi perdebatan antara Satgas BLBI dengan pemilik melalui kuasa hukumnya di lokasi.
Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menyebut jika aset itu merupakan Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) dari eks PT. Bank Central Dagang (BCD)/eks debitur PT Mitra Unggul Bina Nusa dan diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban PT Bank Central Dagang oleh BPPN.
"Aset telah tercatat sebagai aset milik negara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan Transaksi Khusus, yang saat ini dikelola Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara," tulis Rionald dalam keterangannya.
Baca juga: Satgas BLBI Pastikan Kejar Obligor yang Ganti Kewarganegaraan
Dia menjelaskan, Satgas BLBI akan terus melakukan upaya hukum sesuai ketentuan berlaku, apabila terdapat pihak yang keberatan dalam proses penguasaan atas aset di lokasi.
Kuasa hukum PT Tjitajam, Reynold Thonak, memberi klarifikasi terkait penyitaan tersebut. Dia memastikan, bahwa aset lahan di lokasi tidak ada kaitannya dengan jaminan oleh pihak lain.
"Berusaha mengaitkan aset PT Tjitajam ini dengan Bank Central dagang. Kemudian dilakukanlah tindakan penyitaan kemarin, karena dibilang bahwa PT Tjitajam itu asetnya dijaminkan ke Bank Central Dagang. Ini kan logika hukumnya tidak masuk," kata Reynold.
PT Tjitajam, sambungha, sudah membuktikan dalam persidangan bahwa tidak ada keterangan dari BPN yang menunjukkan buku tanah tentang catatan hipotik, hak tanggungan dan sebagainya atas kepemilikan lahan tersebut.
"Terus logikanya bagaimana PT Tjitajam bisa berhubungan dengan BLBI? sedangkan PT Tjitajam tidak pernah menjadi debitur dari pada Bank Central Dagang. Kalau tidak pernah menjadi debitur, kenapa asetnya PT Tjitajam yang disita?," tandasnya.
Reynold memaparkan, dasar yang digunakan Satgas BLBI menyita aset PT Tjitajam adalah berupa perjanjian di bawah tangan, yakni Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tanggal 11 Desember 1998. Pihak dalam perjanjian itu adalah Bank Central Dagang.
Ketika itu, yang dijadikan jaminan ke Bank Central Dagang bukanlah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), melainkan hanya SK Kanwil Jawa Barat Nomor : 960/HGB/KWBPN/1997 tertanggal 29 Oktober 1997 dengan perjanjian bawah tangan.
"Itu adalah SK Kanwil Jawa Barat, logikanya kok SK Kanwil dijadikan sebagai jaminan pada waktu itu dengan Bank Central Dagang?. Harusnya yang bisa dijadikan jaminan itu adalah sertifikat. Kenapa SK Kanwil bisa dijadikan jaminan?," ucapnya.
Reynold menyebut, ada tindakan terburu-buru dalam penyitaan aset PT Tjitajam itu tanpa lebih dulu memastikan aspek hukumnya. Sehingga, kata dia, langkah penyitaan tersebut justru merugikan PT Tjitajam yang tak terkait dengan BLBI.
"Kami harap dari Satgas BLBI, dalam semangatnya mengembalikan keuangan negara coba aspek hukumya dikedepankan, jangan menabrak hukum. Harusnya mereka menghormati dong putusan pengadilan, karena putusan pengadilan itu kan setara dengan undang-undang," pungkasnya. (Ant/H-3)
Kini bangunan dan mesin-mesin di pabrik PT APF Karawang tersebut masih terus dibongkar, dan sesuai informasi dari masyarakat setempat.
Selain melakukan identifikasi aset, satgas juga sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah obligor.
Menko polhukam mengungkapkan Presiden Joko Widodo setuju dengan rencana pembangunan lapas di tanah sitaan obligor BLBI.
Satuan Tugas BLBI akan menggandeng Bareskrim Polri dajmn Kejaksaan Agung untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Pasalnya kini Satgas dibekali Keppres baru dan personil tambahan, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di jajaran Pengarah
Rionald memastikan hampir setiap hari Satgas BLBI telah mengajukan pemblokiran aset untuk memastikan jaminan tidak berpindah tangan.
SEDIKITNYA 45 halte bus yang ada di Kota Bandung Jawa Barat (Jabar) akan dibongkar, termasuk keberadaan halte-halte 'hantu.'
Diketahui, para eksportir diminta menyetor uang ke rekening Bank Garansi, yang nilainya dipatok mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Saat ini, eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan mendekam di Lapas Kedungpane Semarang. Dia menjalani hukuman dalam perkara suap pemilihan anggota DPR.
Tim satgas penagihan dana BLBI terus melakukan pemanggilan obligor dan debitur. Jika tidak direspons, pemerintah mengumumkan ke publik terkait identitas obligor.
"Kiprah Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) selama tahun 2020 sangat membanggakan. Kontribusi berupa penyelamatan keuangan negara sebesar Rp226 triliun,'' kata Burhanuddin
Jajang Nurjaman mempertanyakan capaian Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang mengklaim telah menyelamatkan Rp4 triliun uang negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved