Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEJUMLAH reformasi 98 sepakat bakal membentuk Yayasan 98 Peduli. Pasalnya, setelah 25 tahun reformasi, cita-cita para eks mahasiswa kala itu, dirasa belum sesuai.
Hal tersebut dikatakan salah seorang juru bicara aktivis 98 Mixil Mina Munir dalam konferensi pers bertajuk 'Menggugat Reformasi' di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/5)
"Hingga 25 tahun setelah kejatuhan rezim orde baru ternyata cita-cita reformasi belum sesuai harapan," ujar Mixil lewat keterangan yang diterima.
Menurut Mixil, KKN masih menjadi tradisi pejabat publik di Tanah Air. Lemahnya penegakan hukum,ketimpangan ekonomi yang makin nyata, serta rakyat yang menjadi unsur paling penting negara belum mendapatkan haknya.
"Keterbukaan media massa, kebebasan berorganisasi dan berserikat memang sesual tuntutan, namun pada sisi yang lain reformasi 98 memproduksi pejabat yang koruptif," imbuhnya.
Karena kondisi tersebut, lanjut Mixil, pada 1 April 2023, sebayak 340 aktivis 98' dari 16 provinsi di Indonesia telah bertemu, berdebat, bertukar pikiran, mengadu ide dan gagasan untuk menata ulang cita-cita reformasi.
"Yayasan ini merupakan upaya mempersatukan seluruh aktivis 98 yang telah berada di ruang-ruang berbeda, profesi-profesi berbeda, partai politik berbeda. Yayasan ini merupakan jalan kemanusiaan, dan awal menjadi titik masuk konsolidasi gerakan aktivis 98" karena sesungguhnya aktivis 98' berangkat dari gerakan moral," pungkasnya.
Adapun Yayasan 98 Peduli ini akan diluncurkan pada 21 Mei 2023 pukul 19.00 WIB di JS Luwansa Hotel Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelum launcing, akan dilakukan beberapa kegiatan seperti pameran foto sejarah reformasi 98 dan konsolidasi akbar yang dihadiri 1.200 aktivis seluruh Indonesia. (H-3)
Selain merupakan aset bangsa, hilangnya Kaesang sangat merugikan banyak pihak terutama KPK
Aktivis 98 menganggap Presiden Joko Widodo tidak serius dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Tanah Air.
Ziarah tersebut merupakan sikap para pejuang reformasi yang menolak lupa atas tragedi berdarah 25 tahun lalu.
SEJUMLAH aktivis 98 serta akademisi mengajak para mahasiswa untuk memilih calon pemimpin yang tidak mempunyai hutang masa lalu yakni terduga pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
DEKLARASI Relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) Bukti dikritik karena Budiman Sudjatmiko dkk mendukung Prabowo Subianto, yang terlibat dalam kasus penculikan aktivis 1998.
sebagai pelaku gerakan reformasi, Pergerakan Advokat Indonesia menyerukan untuk melanjutkan gerakan reformasi atau reformasi jilid II.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved