Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merespons isu pergantian Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Hal itu menyusul penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi.
"Itu hak prerogatif Presiden (Joko Widodo)," kata Surya Paloh di Gedung DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Rabu, (17/5).
Surya Paloh menyebut menanti sikap Jokowi adalah sikap yang bijak. Apalagi, posisi Johnny kosong karena terjerat kasus.
Baca juga : Ini Pernyataan Lengkap Ketua Umum Partai NasDem soal Kasus Johnny Plate
"Tidak ada yang lebih bodoh dari NasDem tiba-tiba mengajukan nama baru tanpa diminta Presiden," papar dia.
Baca juga : Anies Baswedan Sambangi NasDem Tower, Ada Apa?
Surya Paloh mengatakan NasDem tidak pernah goyah berpegang pada prinsip. Keteguhan itu dinilai menjadi sumbangsih NasDem di tengah kekurangan yang ada.
"Sekali lagi, itu hak prerogatif Presiden," tutur dia.
Sebelumnya, Johnny resmi jadi tersangka kasus korupsi. Kasus itu terkait penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BKTI Kominfo. (Z-8)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
Hari ini, mantan Menkominfo Johnny G Plate akan menjalani sidang vonis terkait dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate disebut tidak bisa diproses hukum dalam dugaan korupsi BTS 4G Kominfo.
Dalam pledoinya, Johnny meminta asetnya dikembalikan karena JPU tidak mampu membuktikan aliran uang dari dugaan korupsi tower BTS 4G di kemenkominfo.
Dalam pledoi yang dibacakan kuasa hukumnya, Johnny G Plate menegaskan tidak menerima Rp17 miliar.
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo.
PARTAI NasDem mendesak agar Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) segera diterbitkan.
PARTAI NasDem membeberkan pandangan terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved