Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merespons isu pergantian Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Hal itu menyusul penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi.
"Itu hak prerogatif Presiden (Joko Widodo)," kata Surya Paloh di Gedung DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Rabu, (17/5).
Surya Paloh menyebut menanti sikap Jokowi adalah sikap yang bijak. Apalagi, posisi Johnny kosong karena terjerat kasus.
Baca juga : Ini Pernyataan Lengkap Ketua Umum Partai NasDem soal Kasus Johnny Plate
"Tidak ada yang lebih bodoh dari NasDem tiba-tiba mengajukan nama baru tanpa diminta Presiden," papar dia.
Baca juga : Anies Baswedan Sambangi NasDem Tower, Ada Apa?
Surya Paloh mengatakan NasDem tidak pernah goyah berpegang pada prinsip. Keteguhan itu dinilai menjadi sumbangsih NasDem di tengah kekurangan yang ada.
"Sekali lagi, itu hak prerogatif Presiden," tutur dia.
Sebelumnya, Johnny resmi jadi tersangka kasus korupsi. Kasus itu terkait penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BKTI Kominfo. (Z-8)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
Hari ini, mantan Menkominfo Johnny G Plate akan menjalani sidang vonis terkait dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate disebut tidak bisa diproses hukum dalam dugaan korupsi BTS 4G Kominfo.
Dalam pledoinya, Johnny meminta asetnya dikembalikan karena JPU tidak mampu membuktikan aliran uang dari dugaan korupsi tower BTS 4G di kemenkominfo.
Dalam pledoi yang dibacakan kuasa hukumnya, Johnny G Plate menegaskan tidak menerima Rp17 miliar.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved