Parpol Cenderung Percaya Hasil Survei Soal Capres

PENGAMAT politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran R Widya Setiabudi Sumadinata mengatakan partai politik (parpol) cenderung percaya dan mengutamakan hasil survei dalam menentukan bakal calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Penilaian itu dilontarkan setelah Widya berdiskusi dengan beberapa ketua umum parpol. Menurut Widya, seperti dilansir dari Antara, alasan mengapa parpol percaya dengan hasil survei karena data yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan.

Karena itu, hasil survei lebih diutamakan daripada rekomendasi dari pihak-pihak tertentu. Namun, parpol tidak 100% juga menutup diri dari masukan-masukan yang ada.

Baca juga: 

> NasDem Harap Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi Segera Terealisasi

> Pemilu 2024 Diharapkan Lahirkan Pemimpin Peduli Masyarakat Adat

Rekomendasi yang muncul baru-baru ini ialah dari  Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia. Widya menyoroti nama-nama yang masuk dalam daftar bakal capres dan calon wakil presiden (cawapres) rekomendasi Musra.

Dia mengaku heran nama Menteri BUMN Erick Thohir tidak masuk dalam rekomendasi cawapres Musra itu. Padahal, menurut Widya, Erick merupakan salah satu kandidat cawapres yang  memiliki elektabilitas tinggi di beberapa survei.

Jika pilpres nanti menggabungkan kelompok nasionalis dan religius, maka dia menilai nama Erick sebagai warga Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) seharusnya masuk dalam daftar bakal cawapres rekomendasi Musra.

Baca juga: Pesan Puan soal Capres: Nilai Rekam Jejaknya

Dalam Musra Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5), ada tiga bakal capres yang diusulkan, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sementara itu, nama-nama bakal cawapres yang muncul ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Z-6)