Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran R Widya Setiabudi Sumadinata mengatakan partai politik (parpol) cenderung percaya dan mengutamakan hasil survei dalam menentukan bakal calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.
Penilaian itu dilontarkan setelah Widya berdiskusi dengan beberapa ketua umum parpol. Menurut Widya, seperti dilansir dari Antara, alasan mengapa parpol percaya dengan hasil survei karena data yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan.
Karena itu, hasil survei lebih diutamakan daripada rekomendasi dari pihak-pihak tertentu. Namun, parpol tidak 100% juga menutup diri dari masukan-masukan yang ada.
Baca juga:
> NasDem Harap Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi Segera Terealisasi
> Pemilu 2024 Diharapkan Lahirkan Pemimpin Peduli Masyarakat Adat
Rekomendasi yang muncul baru-baru ini ialah dari Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia. Widya menyoroti nama-nama yang masuk dalam daftar bakal capres dan calon wakil presiden (cawapres) rekomendasi Musra.
Dia mengaku heran nama Menteri BUMN Erick Thohir tidak masuk dalam rekomendasi cawapres Musra itu. Padahal, menurut Widya, Erick merupakan salah satu kandidat cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi di beberapa survei.
Jika pilpres nanti menggabungkan kelompok nasionalis dan religius, maka dia menilai nama Erick sebagai warga Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) seharusnya masuk dalam daftar bakal cawapres rekomendasi Musra.
Baca juga: Pesan Puan soal Capres: Nilai Rekam Jejaknya
Dalam Musra Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5), ada tiga bakal capres yang diusulkan, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sementara itu, nama-nama bakal cawapres yang muncul ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Z-6)
Digitalisasi tersebut, menurut Hanta, yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa Persepi tidak mampu memeriksa maupun memverifikasi dua set data yang diberikan oleh Poltracking.
Menurut Ardian, tingginya angka kesukaan tersebut tak hanya mencerminkan kecintaan dan harapan, namun juga sekaligus tantangan.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil atau RK mengatakan hasil survei bukan penentu takdir.
LSI Denny JA, yang didirikan Denny JA menerima penghargaan rekor MURI atas ketepatannya dalam hasil pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia.
PEMILIHAN presiden (Pilpres) 2024 menjadi labolatorium untuk membuktikan sekali lagi bahwa suara 204 juta pemilih bisa diketahui secara akurat hanya dengan 1.200 responden.
Pemilih yang belum menentukan sikap itu pada umumnya cenderung ke penantang ketimbang petahana. Dalam konteks ini, Anies-Muhaimin lebih merepresentasikan penantang.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved