Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PESTA demokrasi 5 tahunan yang akan berlangsung pada tahun depan diharapkan mampu memunculkan pemimpin yang lebih peduli terhadap nasib masyarakat adat.
Hal itu dikemukakan, Rubi, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (16/5). "Ada banyak harapan yang kita sematkan dari proses Pileg dan Pilpres, khususnya kepedulian terhadap keberadaan masyarakat adat," ungkapnya.
Rubi kepedulian yang dimaksud tentu adalah yang dapat melaksanakan komitmen untuk melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat. Sosok yang diinginkan harus bisa melindungi, menyelesaikan konflik, menghentikan deskriminasi, dan mengatasi perampasan lahan di wilayah masyarakat adat.
Baca juga:
> Cawapres Anies Terbuka dari Orang Jokowi
> Soal Jokowisme, PSI Disebut Cocok dengan Gibran
"Adanya peraturan yang memenuhi kepentingan masyarakat adat dan negara hadir bersama masyarakat adat dalam berbagai kebijakan. Sayangnya sejauh ini RUU tentang masyarakat adat di Indonesia masih belum disahkan
oleh pemerintah dan DPR," tutur Rubi.
Lebih jauh dikatakan Rubi pihaknya juga berharap dalam Pileg nanti akan ada wakil dari masyarakat di jajaran anggota dewan.
Baca juga: Pemilih yang tidak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Dukung Prabowo
"(Wakil dari masyarakat adat) berjenjang dari pusat hingga tingkat provinsi dan daerah dapat bersinergi untuk tujuan yang sama mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat," ujarnya. (Z-6)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
PSBI juga mendorong pentingnya pembangunan manusia yang berakar pada budaya dan nilai-nilai luhur.
Abdon Nababan mengungkapkan berdasarkan UUD masyarakat adat merupakan bagian dari HAM, atas dasar itu Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat.
DI tengah tantangan ketahanan pangan nasional, masyarakat adat disebut telah membuktikan diri sebagai penjaga kedaulatan pangan yang berkelanjutan.
RUU Masyarakat Adat penting untuk menjamin hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved