Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PESTA demokrasi 5 tahunan yang akan berlangsung pada tahun depan diharapkan mampu memunculkan pemimpin yang lebih peduli terhadap nasib masyarakat adat.
Hal itu dikemukakan, Rubi, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (16/5). "Ada banyak harapan yang kita sematkan dari proses Pileg dan Pilpres, khususnya kepedulian terhadap keberadaan masyarakat adat," ungkapnya.
Rubi kepedulian yang dimaksud tentu adalah yang dapat melaksanakan komitmen untuk melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat. Sosok yang diinginkan harus bisa melindungi, menyelesaikan konflik, menghentikan deskriminasi, dan mengatasi perampasan lahan di wilayah masyarakat adat.
Baca juga:
> Cawapres Anies Terbuka dari Orang Jokowi
> Soal Jokowisme, PSI Disebut Cocok dengan Gibran
"Adanya peraturan yang memenuhi kepentingan masyarakat adat dan negara hadir bersama masyarakat adat dalam berbagai kebijakan. Sayangnya sejauh ini RUU tentang masyarakat adat di Indonesia masih belum disahkan
oleh pemerintah dan DPR," tutur Rubi.
Lebih jauh dikatakan Rubi pihaknya juga berharap dalam Pileg nanti akan ada wakil dari masyarakat di jajaran anggota dewan.
Baca juga: Pemilih yang tidak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Dukung Prabowo
"(Wakil dari masyarakat adat) berjenjang dari pusat hingga tingkat provinsi dan daerah dapat bersinergi untuk tujuan yang sama mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat," ujarnya. (Z-6)
PDI Perjuangan desak pemerintah tindaklanjuti pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dengan langkah nyata hentikan perampasan wilayah adat.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
RUU Masyarakat Adat ini juga harus bisa menjawab penyelesaian konflik terkait dengan hak-hak masyarakat adat.
DOSEN Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menjelaskan ada beberapa negara yang sudah menerapkan regulasi tentang masyarakat adat seperti di Filipina hingga Australia.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved