Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jumlah daerah pemilihan (dapil) serta jumlah kursi DPR untuk Pemilu legislatif 2024. Jumlah ini telah disesuaikan berdasarkan pemekaran di wilayah Papua.
Terkait hal ini, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Sebelum pemekaran hanya ada 2 dapil di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemudian setelah pemekaran ada tambahan 4 provinsi/dapil baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Dengan demikian berikut ini adalah daftar Provinsi beserta jumlah Dapil di tiap Provinsinya yang diilansir dari infopemilu.kpu.go.id sebagai berikut.
Daftar Provinsi Dapil 2024
- Aceh ( 2 Dapil)
- Suamtera Utara ( 3 Dapil)
- Sumatera Barat (2 Dapil)
- Riau (2 Dapil)
- Jambi (1 Dapil)
- Sumatera Selatan (2 Dapil)
- Bengkulu (1 Dapil)
- Lampung (2 Dapil)
- Kepulauan Bangka Belitung (1 Dapil)
- Kepualaun Riau (1 Dapil)
- DKI Jakarta (3 Dapil)
- Jawa Barat (11 Dapil)
- Jawa Tengah (10 Dapil)
- Daerah Istimewah Yogyakarta (1 Dapil)
- Jawa Timur (11 Dapil)
- Banten (3 Dapil)
- Bali (1 Dapil)
- Nusa Tenggara Barat (2 Dapil)
- Nusa Tenggara Timur (2 Dapil)
- Kalimantan Barat (2 Dapil)
- Kalimantan Tengah (1 Dapil)
- Kalimantan Selatan (2 Dapil)
- Kalimantan Timur (1 Dapil)
- Kalimatan Utara (1 Dapil)
- Sulawesi Utara (1 Dapil)
- Sulawesi Tengah (1 Dapil)
- Sulawesi Selatan (3 Dapil)
- Sulawesi Tenggara (1 Dapil)
- Gorontalo (1 Dapil)
- Sulawesi Barat (1 Dapil)
- Maluku (1 Dapil)
- Maluku Utara (1 Dapil)
- Papua (1 Dapil)
- Papua Barat (1 Dapil)
- Papua Selatan (1 Dapil)
- Papua Tengah (1 Dapil)
- Papua Pegunungan (1 Dapil)
- Papua Barat Daya (1 Dapil).
Demikian penjelasan tentang deretan provinsi-provinsi yang termasuk dalam dapil pemilu 2024.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Riyanta berharap, sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat, yang sudah memiliki hak pilihnya di tahun 2024, untuk memanfaatkan sebaik-baiknya.
Jika partai politik membangun kaderisasi hingga tingkat paling rendah, menurut dia, seharusnya yang dipercaya untuk menjadi caleg adalah kader partai yang berasal dari tempat pencalonan.
PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Periode 2024-2029 adalah tonggak baru sejarah Partai NasDem khususnya di Jabar yang memperoleh kenaikan kursi dari empat kursi menjadi delapan kursi DPRD Jabar.
POLISI akan melakukan tindak lanjut atas laporan penyalahgunaan NIK untuk pencalonan kepala daerah.
ANGGOTA DPR RI dapil Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan kemajuan pembangunan infrastruktur di provinsi itu berkat kerja bersama seluruh masyarakat,
MK tidak bisa menerima permohonan perkara PHPU calon anggota Legislatif Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang diajukan PDI Perjuangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved