Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (Forkamri) Albert Hama mendorong Kemenko Polhukam, Kemenhan, Panglima TNI, dan Komisi I DPR RI untuk segera membentuk Komondo Daerah Militer (Kodam) baru, khususnya wilayah Indonesia Timur, seperti NTT, Maluku Utara, serta beberapa provinsi baru di Tanah Papua.
Pasalnya, kata Albert, meningkatnya dinamika keamanan regional dan global serta tantangan keamanan di tiga wilayah Indonesia Timur tersebut perlu diikuti dengan pembentukan satuan komando di provinsi yang baru.
"Kalau melihat urgensinya, maka Kodam baru saat ini sangat kita perlukan, khususnya di wilayah NTT, Maluku Utara, dan Papua dengan adanya provinsi baru. Selain karena rentang kendali wilayah yang luas yang tidak bisa sepenuhnya dijangkau dengan Kodam yang ada saat ini, alasan lain adalah dinamika keamanan baik regional maupun global yang intensitasnya terus meningkat," ungkap Albert dalam keterangannya, Kamis (4/5).
Dalam kajian internal Forkamri, Kodam NTT, Maluku Utara, dan beberapa provinsi baru di Papua merupakan wilayah strategis pertahanan yang harus diberi perhatian khusus.
"NTT yang berbatasan dengan wilayah Timor Leste dan Australia, lalu lintas perdagangan melalui Selat Malaka, posisi Maluku Utara sebagai jangkar wilayah Timur bersama Papua yang berbatasan langsung dengan PNG (Papua Nugini), ditambah lagi gejolak keamanan Papua belakangan yang semakin meningkat itu semua perlu komando militer yang kuat," jelas Ketua Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.
Baca juga: Kerap Diejek, Ini Alasan Prabowo Kembali Maju sebagai Capres
Albert menambahkan, fungsi teritorial TNI Angkatan Darat memegang peran penting dalam konteks tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) TNI. Apalagi dikaitkan dengan dinamika ancaman aktual termasuk upaya percepatan pembangunan yang membutuhkan peran serta TNI di lingkup teritorial.
Selain itu sebagai bagian dari komando teritorial (Koter), Kodam merupakan komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI AD.
"Kehadiran Kodam jangan selalu dianggap pengerahan kekuatan militer tetapi fungsi teritorialnya yang harus kita perhatikan juga, karena di sana ada tugas komunikasi sosial, percepatan pembangunan, tugas kebencanaan yang sifatnya membantu masyarakat secara langsung. Dan daerah-daerah ini memang butuh percepatan, salah satunya melalui kehadiran Kodam," ucapnya.
Bahkan, dia meyakini apabila tugas koter berhasil, maka pendekatan militer tidak menjadi pilihan lagi.
"Kasus di Papua misalnya bisa kita masuk melalui pendekatan ini. Bukan senjatanya tetapi partisipasi TNI bersama masyarakat membangun suatu wilayah itu yang jadi alat utama perjuangan pertahanan. Karena kalau masyarakat dan TNI sudah bersatu, maka dengan sendirinya pertahanan wilayah tersebut akan kuat," pungkas tokoh pemuda Indonesia Timur ini. (I-2)
Selain menyediakan sumur bor untuk kebutuhan harian, pemerintah juga memasang mesin penjernih air berteknologi RO.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemwnhan) bergerak cepat menangani krisis air bersih di lokasi bencana Sumatra Utara.
Empat Unit Kendaraan Operasional Diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Guna Percepatan Bantuan di Wilayah Terdampak Bencana.
Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan pembelian jet tempur J-10 buatan China kepada Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kejuaraan lomba baris-berbaris bertajuk Bela Negara Cup.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
PSHK meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS diproses di peradilan umum, bukan militer.
Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa harus berkompromi dengan sensitivitas institusional maupun latar belakang korban.
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved