Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Umum Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (Forkamri) Albert Hama mendorong Kemenko Polhukam, Kemenhan, Panglima TNI, dan Komisi I DPR RI untuk segera membentuk Komondo Daerah Militer (Kodam) baru, khususnya wilayah Indonesia Timur, seperti NTT, Maluku Utara, serta beberapa provinsi baru di Tanah Papua.
Pasalnya, kata Albert, meningkatnya dinamika keamanan regional dan global serta tantangan keamanan di tiga wilayah Indonesia Timur tersebut perlu diikuti dengan pembentukan satuan komando di provinsi yang baru.
"Kalau melihat urgensinya, maka Kodam baru saat ini sangat kita perlukan, khususnya di wilayah NTT, Maluku Utara, dan Papua dengan adanya provinsi baru. Selain karena rentang kendali wilayah yang luas yang tidak bisa sepenuhnya dijangkau dengan Kodam yang ada saat ini, alasan lain adalah dinamika keamanan baik regional maupun global yang intensitasnya terus meningkat," ungkap Albert dalam keterangannya, Kamis (4/5).
Dalam kajian internal Forkamri, Kodam NTT, Maluku Utara, dan beberapa provinsi baru di Papua merupakan wilayah strategis pertahanan yang harus diberi perhatian khusus.
"NTT yang berbatasan dengan wilayah Timor Leste dan Australia, lalu lintas perdagangan melalui Selat Malaka, posisi Maluku Utara sebagai jangkar wilayah Timur bersama Papua yang berbatasan langsung dengan PNG (Papua Nugini), ditambah lagi gejolak keamanan Papua belakangan yang semakin meningkat itu semua perlu komando militer yang kuat," jelas Ketua Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.
Baca juga: Kerap Diejek, Ini Alasan Prabowo Kembali Maju sebagai Capres
Albert menambahkan, fungsi teritorial TNI Angkatan Darat memegang peran penting dalam konteks tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) TNI. Apalagi dikaitkan dengan dinamika ancaman aktual termasuk upaya percepatan pembangunan yang membutuhkan peran serta TNI di lingkup teritorial.
Selain itu sebagai bagian dari komando teritorial (Koter), Kodam merupakan komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI AD.
"Kehadiran Kodam jangan selalu dianggap pengerahan kekuatan militer tetapi fungsi teritorialnya yang harus kita perhatikan juga, karena di sana ada tugas komunikasi sosial, percepatan pembangunan, tugas kebencanaan yang sifatnya membantu masyarakat secara langsung. Dan daerah-daerah ini memang butuh percepatan, salah satunya melalui kehadiran Kodam," ucapnya.
Bahkan, dia meyakini apabila tugas koter berhasil, maka pendekatan militer tidak menjadi pilihan lagi.
"Kasus di Papua misalnya bisa kita masuk melalui pendekatan ini. Bukan senjatanya tetapi partisipasi TNI bersama masyarakat membangun suatu wilayah itu yang jadi alat utama perjuangan pertahanan. Karena kalau masyarakat dan TNI sudah bersatu, maka dengan sendirinya pertahanan wilayah tersebut akan kuat," pungkas tokoh pemuda Indonesia Timur ini. (I-2)
Dia melanjutkan nantinya bantuan tersebut akan dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh.
Deddy Corbuzier kini tengah menjadi perbincangan karena memberikan keterangan soal penggerudukan rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol) oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Frega menjelaskan, status Stafsus Menhan setara dengan jabatan eselon 1b di Kemhan. Oleh karena itu, pihaknya menjamin bahwa Deddy tak akan digaji untuk dua jabatan.
Berdasarkan hasil rapat dengan DPR RI, Kamis (13/2), Kemhan mendapat pemotongan efisiensi anggaran sebesar 16% atau sekitar kurang lebih Rp26 triliun.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, berpandangan sudah saatnya Kemenhan mengurangi ketergantungan pada pembelian dan hibah Alpalhankam dari luar negeri.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
Pengamanan dari TNI-Polri tidak hanya kepada institusi kejaksaan, tetapi juga kepada para jaksa yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum.
Kristomei juga menegaskan bahwa segenap framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta kredibel, tendensius, dan tidak objektif yang bertebaran di ruang publik.
Dengan sorot mata berkaca-kaca, Panglima mengenang sosok ayahnya yang penuh dedikasi sebagai seorang Babinsa dan Danru.
Menurut Fahmi, prinsip dasar dari terbentuknya perpres tersebut harus didukung yakni mengerahkan TNI untuk melindungi seluruh komponen Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menjalankan tugas.
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved