Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh atau May Day pada Senin (1/5) berjalan aman dan kondusif. Aksi tersebut digelar di 116 titik di Indonesia.
"Terus perjuangkan aspirasi buruh, laksanakan dengan tertib, laksanakan dengan damai, jaga iklim investasi agar investasi Indonesia menjadi investasi yang ramah. Tentunya investor akan berlomba-lomba untuk masuk dan akan membuka ruang untuk meningkatkan kesejahteraan buruh," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/5).
Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) Ali Asghar mengungkapkan beberapa hal hingga aksi itu berjalan aman dan kondusif. Pertama menunjukan bahwa institusi kepolisian sebenarnya sudah bekerja dengan amanah dan tuntutan sosial.
"Setelah dua tahun terakhir ada beberapa kasus oknum, Polri merespons tuntutan masyarakat dan survei menunjukan ada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri itulah kuncinya," katanya.
Polisi, sambungnya, merupakan cerminan masyarakat. Sehingga, Polri membutuhkan kepercayaan masyarakat.
"Kalau kepercayaan dan dukungan masyarakat sudah ada, ini akan membantu kinerja Polri," katanya.
"Jadi dengan adanya tuntutan masyarakat itulah polisi tidak lagi bekerja menggunakan cara-cara kekerasan. Menurut saya itulah salah satu bentuk bahwa masyarakat masih percaya terhadap institusi Polri di tengah rentetan dinamika yang melanda institusi polisi itu," sambungnya.
Kedua, katanya, tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional dalam mengamankan aksi-aksi buruh. Ini menunjukan Kapolri mencoba menormalisasikan kritik atau saran terhadap institusi polri ditanggapi secara normal.
"Bagian dari upaya untuk tidak dimusnahkan. Jadi, masyarakat boleh mengkritik nampaknya dari cara komunikasinya Kapolri itu mencoba menormalisasi kritik dari masyarakat itu. Bisa di lihat Twitter atau media sosial, bahkan para stafnya Pak Hani Suta juga responsif, menampung saran masyarakat. Ini cara komunikasi penting oleh Polri dan harus dilanjutkan gitu," tandasnya.
Jadi, menurutnya, sudah tepat langkah yang dilakukan oleh Polri dalam mengamankan aksi dengan tanpa kekerasan. Di sisi lain, ia menilai massa aksi merasa tak terganggu dengan kehadiran personel Polri dalam mengamankan unjuk rasa. Pengaman kemarin menunjukan kesedian polisi untuk benar-benar memenuhi ekspektasi masyarakat dalam hal melindungi dan mengayomi.
"Jadi pengamanan kemarin, Polri menunjukan dia bersedia memenuhi dan memenuhi ekspektasi masyarakat itu," tandasnya. (Ant/H-3)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved